Kasus Dugaan Korupsi di Asabri, Mantan Dirut Diperiksa Kejagung

Logo PT Asabri – Foto Ant

JAKARTA – Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), memeriksa mantan Direktur Utama PT Asabri berinisial ARD, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri, Kamis (21/1/2021).

“Jampidsus memeriksa satu saksi, yakni ARD selaku mantan Direktur Utama Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (21/1/2021).

Pemeriksaan terhadap ARD dilakukan, untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti, tentang dugaan korupsi yang terjadi di Asabri. Hingga Kamis (21/1/2021), jaksa penyidik telah memeriksa 10 saksi dalam kasus tersebut.

Sepuluh saksi yang diperiksa tersebut adalah, TY selaku Kabid Pengelolaan Saham Asabri periode Januari 2012 – Maret 2017, IS selaku Staf Investasi Asabri periode 2010 – Maret 2017 atau Kabid Pengelolaan Saham Asabri periode April 2017 – Oktober 2017 dan Kabid Transaksi Ekuitas Asabri periode Oktober 2017 hingga sekarang.

Kemudian IK selaku Plt. Kadiv Investasi Asabri periode Februari 2017 – Mei 2017 dan GP selaku Kadiv Investasi Asabri periode Juni 2017 – Juli 2018. Kemudian, SW selaku Direktur Utama PT. Asabri periode Maret 2016 – Juli 2020, HS selaku Direktur Investasi dan Keuangan Asabri periode 2013 – 2019, IWS selaku Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 – Januari 2017, BE selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri periode 2012 – Mei 2015, LP selaku Direktur Utama PT. Prima Jaringan dan ARD selaku mantan Direktur Utama Asabri.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik), perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (Persero) periode 2012 sampai 2019. Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tersebut tertanggal 14 Januari 2021, ditandatangani oleh Direktur Penyidikan, Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus. Dalam kasus tersebut diketahui, di 2012 hingga 2019, PT. Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri, dalam investasi pembelian saham.

Pembelian dilakukan sebesar Rp10 triliunm melalui pihak-pihak yang terafiliasi. Dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliunm melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant)

Lihat juga...