Kemendikbud: Hak dan Tunjangan Guru PPPK-PNS tidak Berbeda

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud memastikan hak dan tunjangan guru dari skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tidak berbeda dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain menerima gaji hingga Rp 2,9 juta per bulan, guru PPPK juga berhak menerima tunjangan yang melekat dan dijamin pemerintah. Bahkan, jika mereka sudah memiliki sertifikat pendidik, juga akan mendapat tunjangan sertifikasi.

“Ini perlu diketahui, bahwa guru PPPK juga mendapat hak yang sama dengan guru PNS, mulai dari tunjangan pangan, jabatan struktural, fungsional, hingga tunjangan keluarga. Mereka juga berhak mengajukan cuti, seperti hamil, tahunan, sakit dan lainnya,” papar Dirjen GTK Kemendikbud, Dr. Iwan Syahril, Ph.D, dalam Rakor Kebijakan Rekrutmen Guru ASN (PPPK dan CPNS, yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah secara online di Semarang, Kamis (28/1/2021).

Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan guru skema PPPK, juga berhak untuk mengembangkan kompetensi, mendapatkan penghargaan, jaminan kesehatan, kecelakaan hingga jaminan hari tua serta kematian.

“Upaya perekrutan guru melalui skema PPPK ini, menjadi upaya kita untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Kita akui, ada kemacetan masa lalu terkait sistem supply and demand, ketika banyak guru PNS yang pensiun, tidak langsung diganti (diangkat-red), sementara kebutuhan tetap ada, sehingga sekolah mengangkat guru honorer,” terangnya.

Saat ini, dari 2,2 juta guru yang dibutuhkan di seluruh Indonesia, sekitar separuhnya atau 1 juta guru akan dipenuhi dari skema PPPK tersebut. “Dari angka 1 juta tersebut, kita dorong agar bisa dipenuhi dari guru honorer, yang saat ini secara nasional ada sebanyak 742 ribu orang,” lanjutnya.

Pihaknya berharap dengan skema PPPK tersebut, mampu menjawab kebutuhan guru yang berkualitas, sebab diakui selama ini masih banyak guru honorer yang ‘nyambi’ untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Kita tidak menutup mata, bahwa banyak guru honorer yang digaji sesuai kemampuan sekolah, ada yang Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, Rp 700 ribu. Akibatnya, mereka mesti bekerja lagi di luar sekolah untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi tidak fokus, sehingga berdampak pada kualitas. Harapannya dengan skema ini, persoalan tersebut bisa terselesaikan karena secara kesejahteraan sudah diperhatikan,” tegasnya.

Iwan juga menandaskan, bahwa nantinya seluruh gaji dan tunjangan guru PPPK, akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak membebani APBD provinsi dan kabupaten/kota.

“PPPK ini sesuai dengan UU ASN 2020, mereka termasuk didalamnya, karena ASN terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga kita sampaikan ke Dirjen Perimbangan Kemenkeu dan sudah disepakati, bahwa alokasi anggaran gaji guru PPPK akan dikirim ke masing-masing daerah, melalui dana transfer umum,” lanjutnya.

Lalu siapa saja yang bisa mendaftar guru skema PPPK? Dirinya menegaskan bahwa seluruh guru honorer yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), calon guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga guru yang pernah tercatat di Dapodik, namun saat ini sudah tidak terdaftar lagi.

“Kita perkirakan pembukaan skema PPPK akan dimulai pada bulan Maret-April 2021 ini,” pungkasnya.

Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum, dalam Rakor Kebijakan Rekrutmen Guru ASN (PPPK dan CPNS) bersama Dirjen GTK Kemendikbud, yang digelar secara online di Semarang, Kamis (28/1/2021). -Foto Arixc Ardana

Sementara, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum memaparkan, terkait perekrutan guru melalui skema PPPK, pihaknya mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Jateng, untuk segera mengajukan kebutuhan guru di masing-masing wilayah.

“Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa seluruh gaji guru PPPK ini akan ditanggung pemerintah pusat, jadi tidak ada persoalan dengan anggaran APBD. Terlebih penting lagi, melalui PPPK ini menjadi wujud untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus kesejahteraan guru honorer,” tandasnya.

Di satu sisi, dirinya juga meminta seluruh guru honorer di Jateng untuk mengikuti seleksi tersebut, sebagai bagian untuk meningkatkan kompetensi diri masing-masing.

“Dalam seleksi tes PPPK ini, yang dinilai hanya kompetensi bidang teknis. Misalnya seorang guru matematika, yang dinilai ya hanya standar seorang guru matematika seperti apa. Kalau kata Pak Dirjen GTK, dalam seleksi PPPK ini, persaingan mereka hanya melawan diri sendiri, yakni bagaimana meningkatkan kompetensi yang paling minimal sebagai guru,” tegasnya.

Kegiatan tersebut, selain diikuti seluruh pengurus PGRI Jateng, juga oleh para guru honorer di Jateng, hingga sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.

Lihat juga...