Kemenristek/BRIN Targetkan Kemandirian Vaksin

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID 19 dengan melakukan impor vaksin, diharapkan tidak berlangsung lama. Karena, ini dinyatakan hanya sebagai pembuka jalan bagi pengembangan vaksin dalam negeri dan membangun kemandirian industri vaksin Indonesia.

Menteri Ristek/BRIN Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan double-track. Yaitu mendatangkan vaksin dari luar negeri untuk menciptakan herd community dan dalam waktu bersamaan juga melakukan pengembangan kemandirian vaksin dalam negeri.

“Disadari bahwa vaksin yang ada sekarang tidak dapat melindungi seumur hidup. Ada waktu dimana daya tahan tubuh menurun atau menghilang sehingga dibutuhkan boostering atau vaksinasi ulang. Disinilah, peran industri dalam negeri hadir untuk melanjutkan proses kemandirian menjaga kesehatan masyarakat,” kata Bambang dalam acara online Inovasi Indonesia, Jumat (22/1/2021).

Ia menegaskan bahwa pengembangan vaksin Merah Putih bukanlah hal yang dapat ditawar.

“Pengembangan ini juga merupakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknologi vaksin, terutama platform. Karena itu saya mendorong banyak institusi dengan platform yang berbeda. Ini untuk jangka panjang kemandirian kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih siap dan antisipatif,” ucap Bambang lebih lanjut.

Tentu saja, upaya pengembangan ini tetap mengedepankan keamanan dan efikasi seiring dengan pengembangan teknologi ke masa depan dan kecepatan pengembangan vaksin.

“Kita akan melakukan inovasi vaksin dengan cepat. Penguasaan hulu hilir industri farmasi yang dilakukan dengan kolaborasi triple helix, industri, pemerintah dan akademisi,” ujarnya.

Pengembangan ini juga disebut Bambang sebagai prospektif bagi para pelaku ekonomi bisnis. Dengan mempertimbangkan demografi Indonesia sejumlah 260 juta jiwa yang membutuhkan varian vaksin dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan.

“Ada beberapa perusahaan swasta yang sudah berminat, yaitu PT Biotis, Tempo Scan dan Kalbe Farma. Jadi potensi sudah ada, tinggal merangkai kerja sama dalam membangun kemandirian vaksin Indonesia,” kata Bambang.

Sebagai contoh, PT Biofarma hanya memiliki kapasitas produksi 250 juta dosis setiap tahun. Sementara, kebutuhan vaksin Indonesia untuk herd community adalah vaksinasi bagi 180 juta penduduk Indonesia. Artinya, vaksin yang dibutuhkan adalah 360 juta dosis.

“Kan tidak cukup. Akhirnya, kita harus import. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada import. Karena itu, saya mendorong Menteri BUMN untuk membentuk konsorsium dengan PT Biofarma sebagai pemimpinnya untuk bersama memenuhi kebutuhan vaksin. Di masa datang, tidak tertutup kemungkinan, malah kita lah yang akan ekspor. Biotis itu mampu memproduksi hingga 700 juta dosis,” paparnya.

Jadi, upaya pencapaian herd community saat ini memang masih menggunakan vaksin impor.

“Tapi untuk kedepannya, dalam melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat yang akan berdampak juga pada perekonomian, kita harus berupaya mewujudkan kemandirian vaksin ini,” pungkasnya.

Lihat juga...