Komisi IV Nilai Sistem Distribusi Pupuk Subsidi Masih Carut Marut

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Jakarta — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sudin menilai, sistem distribusi pupuk bersubsidi bagi petani masih carut-marut. Hal itulah yang menyebabkan masih banyak petani di daerah yang kesulitan mendapatkannya.

Namun Sudin menggaris-bawahi, bahwa kekacauan itu bukan berada di level pusat, melainkan terjadi di level daerah.

“Masih ada 57 Kabupaten yang belum membuat SK penyaluran pupuk bersubsidi. Itulah penyebab pupuk belum ada di lapangan,” terangnya saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin, (25/1/2021) di Gedung DPR, Jakarta.

Sudin juga mengatakan, seharusnya pihak Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang belum adanya Kabupaten yang mengeluarkan SK pupuk bersubsidi.

“Kalau menurut saya petani tidak bisa menyalahkan Kementan. Tapi Pemda nya yang tidak responsif mengajukan kebutuhan,” tandasnya.

Berdasarkan data PIHC sendiri, dari total 514 kabupaten, hanya 483 yang baru memiliki alokasi dan baru 426 Kabupaten yang sudah menerbitkan SK Dinas Kabupaten, tentang pengajuan pupuk bersubsidi.

Adapun Kabupaten yang belum menyerahkan SK yang termasuk kedalam Provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat.

“Untuk itu kita perlu membuat terbososan untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa kebutuhan pupuk dengan luas baku sawah 7,46 juta hektar mencapai 21 juta ton, tapi baru dipenuhi 9 juta ton di mana pangan hanya teralokasi 6,1 juta ton.

“Hasil kajian Balitbangtan 2020, nilai tambah produksi sebagai dampak pupuk bersubsidi mencapai Rp98,4 triliun, jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan rata-rata 2014-2020 Rp28,1 triliun, maka nilai manfaatnya mencapai 250 persen,” tukas Syahrul.

Adapun terkait dengan produktivitas padi, menurut FAO (2018), produktivitas padi Indonesia 5,19 ton/ha lebih tinggi dibandingkan Thailand (3,09 ton/ha), Filipina (3,97 ton/ha), India (3,88 ton/ha), Pakistan (3,84 ton/ha) dan beberapa negara lainnya.

“Kita masih memiliki peluang untuk meningkatkan produktifitas padi. Untuk itu mari kita bekerjasama secara baik demi kesejahteraan bersama, khususnya para petani kita,” pungkas Syahrul.

Lihat juga...