Kontroversi Pengangkatan Guru Hanya sebagai P3K

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Keputusan pemerintah tidak menerima formasi guru sebagai PNS, hanya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai tahun 2021, ditanggapi beragam.

Ada yang menganggapnya sebagai satu-satunya keputusan baik yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama menjabat. Tapi tak sedikit yang menganggap langkah ini bukanlah solusi.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyatakan dari sekian banyak kebijakan sepanjang satu tahun tiga bulan menjabat, program mengangkat P3K dengan 1 juta kuota ini adalah satu-satunya yang baik.

“Ini saya anggap sebagai hal yang baik. Karena dengan kebijakan ini, maka 94 persen guru non PNS yang berpenghasilan di bawah Rp2 juta bisa berpeluang mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” kata Ramli, saat dihubungi, Kamis (7/1/2020).

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, dalam salah satu acara online, Minggu (3/1/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ia juga menyampaikan bahwa setelah setahun selalu menyampaikan kritik pada menteri, tanpa memberikan perubahan apapun, kini saatnya hanya tinggal bekerja maksimal saja.

“Di tengah pesimisme pada mas menteri, sekarang kami dari IGI memilih untuk bekerja maksimal saja. Dan mensyukuri kuota yang 1 juta itu. Kita berupaya membina guru-guru, terutama yang dari IGI, untuk lulus,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa kompetensi yang kurang dari guru memang harus dibenahi agar bisa mendorong pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

“Kebijakan pemerintah itu tidak ada yang permanen. Berganti pejabat bisa ganti kebijakan. Jadi sekarang, kita bina saja guru-guru untuk dapat lulus,” ucapnya.

Berbeda dengan IGI, Sekjen FSGI Heru Purnomo menyatakan bahwa alasan rekruitmen CPNS guru selama 20 tahun terakhir tidak menyelesaikan penyaluran guru secara merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan alasan yang tidak bijak.

“Pemerataan guru PNS  selama ini permasalahannya terletak pada kurangnya guru PNS di daerah. Hal  ini disebabkan guru PNS  setiap tahun ada yang pensiun, ada guru yang  menjadi pejabat structural, ada guru yang meninggal dunia atau oleh faktor lain yang tidak segera terisi oleh PNS guru hasil rekrutmen,” ucapnya saat dihubungi terpisah.

Ia mencontohkan, misalnya yang pensiun guru Bimbingan Konseling (BK), tapi yang diangkat guru Bahasa Indonesia, akhirnya daerah kelebihan guru Bahasa Indonesia dan kekurangan guru BK.

“Ditambah lagi  rekruitmen PNS guru selama ini terhitung lambat sehingga, kebutuhan guru di daerah terisi oleh guru-guru honorer,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kalau masalahnya ada pada pola rekruitmen guru PNS, maka agar  tidak menghancurkan sistem distribusi,  penugasan guru PNS ditempat sesuai dengan kebutuhan dan dibuat regulasi tidak bisa mutasi kecuali terjadi  pertukaran antar guru PNS antara daerah yang dituju dengan daerah asal, sehingga  sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah  dan tidak merusak sistem distribusi guru PNS.

Sekjen FSGI Heru Purnomo, -Foto Dok/Ranny Supusepa

Jika ketentuan tersebut diberlakukan, maka harus ada revisi terkait ketentuan mutasi guru PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dosen.

“Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten dan  antar kota, antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikan dan/atau promosi,” ucapnya.

Tapi jika memang diberlakukan, Heru mengharapkan adanya perubahan komposisi pengangkatan. Yaitu 20 persen guru, 80 persen P3K.

“Artinya tidak melaksanakan rekruitmen guru PPPK 100 persen. Buka peluang 20 persen untuk rekrutmen guru PNS. Kalau rencana pemerintah pada 2021 merekrut guru P3K sebanyak 1 juta, maka komposisinya menjadi 200 ribu guru CPNS dan 800 ribu guru PPPK,” ungkapnya.

Jika Pemerintah tetap pada kebijakan melakukan rekrutmen 100 persen PPPK guru di tahun 2021, maka sesuai ketentuan dalam UU ASN, setelah PPPK bekerja menjalani kontrak 1 tahun, dengan didasarkan pada penilaian kinerjanya dan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guru P3K berhak mengikuti  seleksi atau rekrutmen dari PPPK guru untuk dinaikkan statusnya untuk diangkat menjadi PNS dengan kuota 20 persen.

“Jadi prinsipnya naik berjenjang mengikuti anak tangga sebagaimana amanah  UU ASN RI yaitu memberi peluang bagi P3K untuk diangkat menjadi PNS melalui proses seleksi yang tercantum pada pasal 99 ayat (1) UURI Nomer 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS dan pada Ayat (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS , P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calo PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

“Jika Pemerintah tidak mengangkat PPPK menjadi PNS seperti amanah pasal 99 ayat 2 maka pemerintah pada dasarnya melanggar perundang -undangan ini,” tandasnya.

Pasal 121 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 berbunyi Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan structural. Maknanya selama guru statusnya dikondisikan oleh pemerintah menjadi P3K berarti Pemerintah menghalangi guru untuk menduduki jabatan struktural.

“Karena ASN dengan status PNS yang bisa menduduki jabatan Struktural sesuai amanah Undang – Undang no 14 Tahun 2005 tentang Guru Dosen pasal 26. Pemerintah adalah pelaksana dari UU, jadi dalam melaksanakan sistem pemerintah yang baik, seluruh kebijakan eksekutif haruslah di dasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, jangan menabrak UU yang dibuat legislatif,” pungkasnya.

Lihat juga...