Laporan Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Sumbar, Meningkat Drastis

PADANG — Laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaporkan kepada Ombudsman perwakilan Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan pada 2020 dengan kenaikan hampir 100 persen dibandingkan tahun 2019.

“Pada 2020 Ombudsman Sumbar menerima 935 pengaduan masyarakat yang terdiri atas 265 laporan soal dugaan maladministrasi di penyelenggara pelayanan publik, 152 laporan masyarakat melalui posko daring, 337 konsultasi dan 181 surat tembusan yang mendapatkan respon/balasan,” kata Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani di Padang.

Sementara pada 2019 jumlah pengaduan yang masuk mencapai 488 dan tahun ini selain penerimaan laporan di kantor pengaduan juga diterima secara daring karena tengah berlangsung pandemi COVID-19.

Ia merinci tiga besar laporan masyarakat yang masuk berupa tidak memberikan pelayanan 103 laporan, penyimpangan prosedur 67 laporan dan penundaan berlarut 36 laporan.

“Dari 348 laporan yang selesai diperiksa pada tahun ini, 53,73 persen ditemukan maladministrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan tidak semua laporan yang masuk akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pada periode ini laporan yang sampai pada tahap pemeriksaan berjumlah 217 laporan masyarakat.

Selanjutnya ada 152 laporan masyarakat yang masuk melalui posko daring pengaduan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Hampir seluruh laporan masyarakat yang masuk ke posko daring ini berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunal (BLT), yang jumlahnya 148 laporan,” ujarnya.

Ombudsman juga menerima 337 konsultasi masyarakat terkait penyelenggaraan layanan publik agar masyarakat mendapatkan penguatan melalui informasi yang diberikan oleh Ombudsman.

Dalam periode ini, lima besar penyelenggara pelayanan yang banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah sebanyak 111 laporan masyarakat, Kepolisian sebanyak 30 laporan , Badan Pertanahan Nasional 28 laporan (, Lembaga Pendidikan Negeri 25 laporan dan BUMN/BUMD sebanyak 9 laporan.

Sementara lima teratas substansi yang dilaporkan adalah agraria dan pertanahan, pendidikan, kepegawaian, kesejahteraan / jaminan sosial dan kepolisian.

Pada masa pandemi COVID-19 Ombudsman Sumbar perwakilan telah mengembangkan dan menyosialisasikan prosedur penerimaan laporan masyarakat secara daring, namun partisipasi masyarakat untuk datang langsung melaporkan persoalan dugaan maladministrasi masih berada pada peringkat pertama.

Tetapi terlihat adanya peningkatan penggunaan media whatsapp, surat dan email dalam penyampaian laporan masyarakat, katanya

Berdasarkan daerah pelapor dan instansi terlapor yang paling tinggi berada di Padang yang mencapai hampir 150 laporan, kemudian Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Bukittinggi dan Pasaman Barat. Dilanjutkan dengan 14 kab/kota lainnya di Sumatera Barat.

Pada sisi lain Ombudsman melihat tantangan besar bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan kewajibannya sebagai penyelenggara pada pandemi COVID-19.

Hal ini karena budaya kerja dari SDM yang ada, belum terlalu andal. Pada masa tanpa pandemi saja banyak persoalan apalagi di masa pandemi dimana layanan semakin dituntut dilakukan lebih simpel dan cepat, ujarnya.

“Selain itu, keandalan dalam penggunaan teknologi juga menjadi tantangan. Bagaimana mengembangkan pelayanan yang berkualitas berbasis sistem teknologi jika SDM yang ada belum terbiasa dan gagap menghadapi perubahan tiba-tiba,” katanya lagi.

Kemudian ia melihat yang juga selalu menjadi tantangan dari penyelenggara pelayanan publik adalah aspek anggaran yang minim dialokasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pelaksanaan tugasnya. (Ant)

Lihat juga...