Majukan Perputaran Ekonomi, KKP Perbanyak Kelompok Budidaya Ikan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mencetak lebih banyak kelompok budidaya tahun ini fokus  mengoptimalkan sektor budidaya ikan di Indonesia. Hal tersebut guna pengembangan masyarakat pesisir dalam perputaran ekonomi yang lebih terkontrol. 

“Pengembangan budidaya ikan harus lebih masif karena budidaya itu lebih terkontrol. Kita optimalkan pelatihan untuk para kelompok budidaya bagaimana mereka bisa mengelola dengan standar mutu yang baik,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Selasa (12/1/2021).

Keinginan Menteri Trenggono untuk mendorong budidaya ikan ini tidak lepas dari tujuan KKP dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dan memajukan perputaran ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Misal budidaya nila, lele, gurame, atau patin. Semua itu secara ekonomi harus dihitung. Dimulai dari perhitungan supply bibit dan supply pakannya, hingga harga pasar ikan agar kita bisa meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia,” papar Trenggono.

Sjarief Widjaya, Kepala BRSDM KKP menyampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir setidaknya sudah lebih dari 300.000 kelompok telah diberikan pelatihan oleh KKP.

Hal ini tentu saja bertujuan untuk mencetak kelompok budidaya ikan yang memiliki sistem mumpuni agar hasil budidaya memiliki kualitas yang baik dan layak dipasarkan.

Sjarief menambahkan bahwa selama ini BRSDM juga telah menjalankan berbagai program budidaya yang inovatif, di antaranya adalah SPEECTRA (Special Area for Conservation and Fish Refugia), yang merupakan model pengelolaan kawasan perikanan lahan rawa guna menyelamatkan ikan endemik di Sumatera Selatan, serta Program Mina Pandu yaitu Budidaya Terpadu Padi Udang Windu di mana budidaya udang windu dilakukan bersama dengan tanaman padi salin.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang pengelolaan ruang laut pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan.

Dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp.3,7 miliar, PNBP ini meningkat lebih dari 100% yaitu sebesar Rp.7,9 miliar per 5 Desember 2020.

Hal tersebut untuk pertama kalinya  realisasi PNBP Ditjen PRL sampai dengan 5 Desember 2020  mencapai Rp 7,9 Miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp6 miliar.

“Di antara 7,9 miliar tersebut, realisasi PNBP terbesar diperoleh dari izin lokasi sebesar Rp. 6.349.994.200,00 (sampai dengan 28 Desember 2020),” ujar Tebe PLT Dirjen PRL

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan izin di wilayah perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu – Pulau Pulau Kecil Terluar, lintas provinsi, di atas 12 mil laut, serta minyak dan gas bumi berdasarkan Rencana Zonasi dan/atau Rencana Tata Ruang Laut, dengan jenis kegiatan meliputi pemasangan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, reklamasi, jetty, pembangunan kilang minyak, dan instalasi ketenagalistrikan.

“Peningkatan PNBP izin lokasi di masa pandemi ini cukup mengejutkan, mengingat PNBP Pengelolaan Ruang Laut lainnya seperti pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (wisata bahari) terjadi penurunan yang signifikan, karena berkurangnya jumlah wisatawan,” jelasnya.

Lihat juga...