Masalah Perubahan Iklim Harus Segera Ditangani

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Perubahan iklim merupakan masalah serius yang tengah di hadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, persoalan itu dapat mengakibatkan efek domino seperti kerusakan ekosistem, kondisi cuaca ekstrem, kepunahan spesies, hingga masalah kesehatan dan ekonomi.

Ketua Umum Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), Jon Respati menilai, bahwa masalah energi menjadi penyumbang terbesar adanya pemanasan global atau perubahan iklim. Terlebih karena pemakaiannya yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

“Selama ini kita tidak memanfaatkan energi secara seimbang, selalu mengekspor sumber energi dan menggantungkan diri dari ekspor untuk membangun negeri ini,” ujarnya dalam webinar bertajuk Energy Efficiency and Climate Change, Rabu (13/1/2021).

Jon menyebut, bahwa membangun kesadaran masyarakat akan efisiensi dan konservasi energi adalah tugas besar yang harus dilakukan saat ini. Menurutnya, Upaya pemerintah lewat komitmen dalam Perjanjian Paris, yang akan mengadopsi Low Carbon Development (LCD) dalam pembangunan belum berjalan maksimal.

“Jadi Indonesia masih memiliki banyak PR untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita tidak bisa lambat, semua harus cepat, karena jika tidak, maka dampak perubahan iklim itu semakin terasa,” tandas Jon.

Adapun langkah lain dalam mengendalikan perubahan iklim, menurut Country Director of Local Government for Sustainability (ICLEI), Ari Mochamad, adalah dengan memulai menerapkan pembangunan rendah karbon dari tingkat kota. Pasalnya, pemerintah tingkat daerah masih meraba-raba hingga saat ini untuk menjalankan program terkait keberlanjutan energi.

“Kami memilih pendampingan kota dan kabupaten karena upaya penurunan emisi gas rumah kaca di level utama adalah kota dan kabupaten,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di tingkat kota, di mana program penanganan pengendalian iklim sangat lambat, meskipun pemerintah telah memasukkan program perubahan iklim menjadi salah satu sub sektor yang dibiayai Dana Desa.

“Saya kasih contoh, berdasarkan studi kami, 30 dari 38 desa di Sulawesi Tenggara lebih memilih membelanjakan dana desa untuk proyek infrastuktur, dibanding untuk mitigasi iklim dan perlindungan lingkungan seperti memerangi penebangan liar, membangun sumber energi terbarukan, sistem irigasi, pembibitan tahan iklim, hingga mengakses informasi iklim,” pungkas Ari.

Lihat juga...