Mendung Menggantung di Langit Pendidikan Indonesia 2021

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Memasuki 2021, ternyata masih belum ada hari cerah bagi pendidikan Indonesia. Masih banyak masalah yang menggelayuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunggu untuk diselesaikan. Jika tidak terselesaikan, tentunya para peserta didiklah yang menjadi korbannya.

Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Dr. Agus Sartono, menyebutkan, tak berbeda dengan negara lain, Indonesia pun mengalami dampak negatif dari pandemi pada bidang pendidikan.

“Secara global, ada empat isu terkait pendidikan Indonesia. Yaitu pendidik, sarana prasarana, kurikulum dan evaluasi serta pendanaan,” kata Agus dalam diskusi online terkait pendidikan, Kamis (7/1/2021).

Ia memaparkan bahwa masalah ini tidak sepenuhnya terjadi pada masa pandemi. Tapi kondisi pandemi menambah ruwet masalah pendidikan Indonesia.

“Misalnya untuk masalah pendidik. Kualitas dan sebaran serta jumlah dan rasio itu sudah menjadi masalah sebelum pandemi datang. Ditambah dengan adanya pandemi, yang menyebabkan pendidik terbentur dengan masalah penguasaan IT, ya makin komplit,” ucapnya.

Atau pada masalah sarana dan prasarana, yang semakin rumit saat pandemi berlangsung.

“Saat harus menjalankan PJJ akibat pandemi, ada masalah pada akses listrik dan internet. Dan saat PJJ akan berubah menjadi PTM, masalah yang muncul adalah kesiapan satuan pendidikan dalam memenuhi sarana prasarana. Kalaupun memenuhi, apakah sudah lulus evaluasi dari pemkot atau pemkab dan pemprov?” papar Agus.

Masalah ternyata tidak hanya berhenti di sana. Agus mengungkapkan, para pendidik, peserta didik dan orang tua masih harus menghadapi Asesmen Nasional (AN).

“Sosialisasi AN ini masih belum dilakukan secara merata. Sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap AN ini layaknya UN. Bahkan ada yang sampai mengadakan bimbel untuk lulus AN. Ini artinya, sosialisasi yang dilakukan belum membuat masyarakat paham, apa itu AN,” ungkapnya.

Yang terakhir, menurut Agus, adalah keterkaitan jumlah peserta didik yang lulus dan membutuhkan pekerjaan dengan kondisi industri saat ini.

“Pendidikan ini bukan hanya urusan Kemendikbud dan Kemenag saja. Tapi seluruh 17 kementerian lainnya. Karena berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka, sebesar 6,88 juta, tingkat partisipasi angkatan kerja 137,91 juta dan penduduk bekerja 131,03 juta,” ujarnya.

Ilustrasi. Angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan, Kamis (7/1/2021) – Foto: Ranny Supusepa

Saat pandemi, jumlah pengangguran terbuka mengalami penambahan kurang lebih 5,23 juta, dengan output tahunan 2,55 juta angkatan kerja baru.

“Di sisi lain, industri mengalami kontraksi selama COVID-19 dan industri juga mulai mengarah ke otomatisasi. Yang semula, dengan pertumbuhan industri 1 persen mampu menyerap 200 ribu pekerja, sekarang hanya 75 ribu,” urai Agus.

Dengan belum teratasinya COVID-19, ia menyatakan masalah masih akan terus ada jika semua pihak tidak bersinergi dan mencari jalan yang tepat.

“Bagaimana pendidikan kita bisa membentuk tenaga kerja yang mampu berkompetisi di era industri seperti saat ini? Itulah yang harus dipikirkan, bersamaan dengan kita menyelesaikan semua isu yang ada dalam pendidikan. Sepertinya, Indonesia masih akan mengalami kendala selama 2021 ini,” pungkasnya.

Lihat juga...