Organisasi Petani Kedelai di Indonesia Sangat Lemah

Editor: Koko Triarko

Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah, pada webinar pertanian di Jakarta, Senin (18/1/2021). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Untuk meningkatkan produksi kedelai nasional, diperlukan pembinaan petani yang lebih maksimal, dan kolaborasi antara kementerian harus lebih ditingkatkan.

Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah, mengatakan minimnya pembinaan petani kedelai dibandingkan tanaman pangan lainnya, menjadi kendala. Apalagi, petani kedelai Indonesia tidak memiliki benih  standar.

Padahal, menurutnya ada banyak varietas unggul kedelai yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian yang kualitasnya tidak kalah dengan keledai impor.

“Kualitas kedelai varietas unggul ini, ukuran biji besar, warna kuning, umur panen lebih cepat, dan hasilnya 2 ton per hektare. Kualitasnya nggak kalah dari kedelai impor,” ujar Rina, kepada Cendana News saat dihubungi, Senin (25/1/2021).

Dengan benih kedelai tersebut, kata dia, selanjutnya tinggal membangun sistem perbenihan kedelai agar ketersediaan varietas yang dimaksud terjaga sepanjang musim tanam.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga bisa digunakan untuk memaksimalkan produksi kedelai lokal. Dengan begitu, diharapkan petani Indonesia dapat menanam kedelai dengan benih standar berkualitas bagus. Bahkan, dengan benih kedelai ini, hasil panen petani akan maksimal didapatkan.

“Kendalanya kan petani kedelai kita nggak punya benih standar, panen masih dilakukan secara tradisional sampai hasil panen yang kurang baik, seperti tercampur tanah hingga daun,” tukasnya.

Lebih lanjut, dikatakan dia, kurangnya pembinaan juga menyebabkan kedelai dipanen dan dijual terlalu awal dalam kondisi masih sangat muda. Ini karena petani membutuhkan uang.

Namun, terkadang juga kedelai petani kerap terlalu tua karena pembeli tidak kunjung datang. Kendala lainnya adalah kompleksnya mekanisme pasar.

“Harga jual kedelai yang ditentukan oleh pasar menyulitkan petani untuk melakukan intervensi,” tukasnya.

Apalagi, organisasi petani kedelai di Indonesia sangat lemah. Berbeda dengan negara Amerika yang memiliki American Soybean Association sebagai wadah meningkatkan posisi tawar petani kedelai, baik di mata pemerintah maupun di tingkat pasar, sehingga petani mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Menurutnya, kompleksitas masalah kedelai nasional sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan), tetapi juga stakeholders lainnya.

Seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Umum Milik Negara (BUMN), dan Perum Bulog. Untuk itu, menurutnya diperlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, bulog, pelaku usaha, importir, dan industri pengguna kedelai.

“Kolaborasi kementerian dan lembaga suatu keharusan, ini untuk memberikan kontribusi sesuai tupoksinya, untuk mewujudkan swasembada kedelai pada 2024,” ujarnya.

Saat ini, tambah dia, produksi kedelai lokal mencapai 1,8 juta ton per tahun. Sehingga ada peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan produksi kedelai dalam negeri.

Kementan sebagai kementerian teknis, harus memiliki program aksi yang konkrit, yakni artinya dapat dilaksanakan dan terukur.  “Sedangkan untuk kebijakan dan strategi perlu disusun secepat mungkin, agar produksi kedelai dalam negeri dapat dipenuhi secara mandiri,” pungkasnya.

Lihat juga...