Pemerintah Berupaya Percepat Digitalisasi UMKM

Editor: Koko Triarko

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, pada webinar tentang UMKM dan digitalisasi di Jakarta, Selasa (19/1/2021). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan berbagai program, utamanya digitalisasi untuk meningkatkan daya saing.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menegaskan kebangkitan UMKM merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Jumlah pelaku UMKM saat ini tercatat 64,1 juta atau mencapai 99 persen dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM mencapai 116 juta jiwa, dan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58 persen.

“Namun, sayangnya nilai ekspor UMKM masih terbilang rendah, yakni berada di angka 16 persen,” ujar Hanung, pada webinar tentang UMKM dan digitalisasi di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, menurutnya banyak pelaku UMKM yang terdampak. Sehingga pemerintah berupaya membangkitkan UMKM dengan berbagai program.

Di antaranya, memastikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan dengan baik, juga diharapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) segera terimplementasi.

“Sehingga dapat memicu kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian nasional. Yakni, salah satunya dengan meningkatkan rasio partisipasi UMKM dalam rantai pasok global,” katanya.

Selain itu, tambah dia, adalah mempercepat akselerasi digitalisasi UMKM yang saat ini baru mencapai 10,25 juta UMKM yang terhubung dalam platfrom digital.

“Kami berupaya mempercepat digitalisasi UMKM. Saat ini yang terhubung marketplace baru mencapai 10,25 juta UMKM. Angka tersebut masih kecil dibandingkan jumlah UMKM sebanyak 64,1 juta,” ungkapnya.

Penerapan digitalisasi yang masih rendah tersebut, menurutnya menjadi pekerjaan rumah Kemenkop UKM untuk terus memberikan pendampingan pada pelaku UMKM.

Terpenting lagi, sebut dia, yakni menerapkan implementasi kebijakan 40 persen alokasi belanja kementerian dan lembaga untuk menyerap produk UMKM.

Juga penyediaan 30 persen dari lahan area komersil infrastruktur publik di tempat-tempat promosi untuk pengembangan usaha UMKM.

“Tahun ini kita dorong terus digitalisasi untuk bangkitkan daya saing UMKM. Juga permodalan, karena lembaga keuangan yang dukung UMKM masih rendah 11,1 persen,” tutupnya.

Lihat juga...