Pemerintah Perkuat Penanganan COVID-19 pada 2021

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Memasuki tahun 2021, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang menekan penyebaran COVID-19 dalam rangka mengembalikan perekonomian nasional.

Juru Bicara Satgas, Prof. Wiku Adisasmito, menyatakan, pemerintah akan terus berupaya melakukan penanganan COVID-19 secara efektif dan terintegrasi.

“Berbagai langkah dan kebijakan diambil pemerintah untuk memastikan penyebaran bisa ditekan. Mulai dari pengetatan protokol kesehatan, penerapan 3T dan riset vaksin. Jika memang masih tidak terkendali akan dilakukan pembatasan mobilitas,” kata Wiku pada awak media secara online, Jumat (1/1/2021).

Ilustrasi – Vaksinasi yang dilakukan dalam upaya mencegah munculnya kasus corona baru, Jumat (1/1/2021) – Foto: Ranny Supusepa

Ia menjelaskan yang menjadi acuan adalah angka kasus aktif, angka kesembuhan dan kematian.

“Catatan data per 30 Desember 2020, kasus positif terus mengalami peningkatan yang signifikan, hingga jumlahnya mencapai 735.124 kasus. Angka kematian cenderung meningkat, namun dapat ditekan dengan jumlah 21.944 kasus atau 2,9 persen. Angka kesembuhan meningkat signifikan pada angka 603.741 kasus atau 82,12 persen dari pasien terkonfirmasi,” paparnya.

Selama tahun 2020, Wiku menyebutkan, Indonesia pernah mencapai 96,35 persen dari angka target rekomendasi WHO. Walaupun pada minggu terakhir 2020 menurun 83,31 persen.

Pergerakan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota, cenderung ke arah zona oranye dalam beberapa minggu terakhir, zona merah masih cenderung fluktuatif dan zona hijau tidak menunjukkan kasus baru atau semakin menurun kasusnya.

Data menunjukkan sebanyak 44 kabupaten/kota telah berada dalam zona oranye selama 16 minggu berturut-turut, yaitu 6 September – 27 Desember dan 16 kabupaten/kota berada di zona merah selama 4 minggu berturut-turut (6 – 27 Desember).

“Harapannya di bulan ke-11, ya di Januari 2021 zonasi dapat berubah cenderung ke zona hijau. Kita sudah banyak belajar selama 10 bulan. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin, yaitu menurunkan risiko agar Indonesia didominasi zona yang lebih aman,” ucapnya.

Dari sisi penerapan protokol kesehatan, Wiku menyatakan, pemerintah menerapkan operasi yustisi untuk menegakkan peraturan disiplin protokol kesehatan dan bagi masyarakat yang tidak patuh, akan dijatuhi sanksi yang mengacu pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020.

Dalam Inpres, pemerintah daerah dengan menjalankan prinsip desentralisasi mampu menjalankan tugasnya menyelenggarakan operasi yustisi dan operasionalnya dapat disesuaikan karakteristik daerah. Dan pemerintah pusat tetap memonitor pelaksanaan pengawasan kepatuhan protokol kesehatan khususnya di titik-titik rawan keramaian yang tersebar pada 512 kabupaten/kota.

“Dari jumlah itu, 20,6 persen yang patuh dalam memakai masker dan 16,9 persen yang patuh dalam menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Karena tingkat kepatuhan ini mempengaruhi kenaikan kasus, harapannya masyarakat dan pemda bisa menjadikan angka tersebut sebagai refleksi,” ujar Wiku.

Pantauan perkembangan vaksinasi di beberapa negara lainnya, lanjutnya, dilakukan pemerintah sebagai bahan masukan program vaksinasi nasional.

“Pada triwulan pertama tahun 2021, vaksin Merah Putih akan diserahkan PT Bio Farma untuk dilakukan uji klinis dan praklinis dan selanjutnya mendapat izin edar. Dalam skema kerjasama bilateral dan multilateral, dilakukan dengan vaksin Sinovac dengan negara Tiongkok (Cina), Novavax dan Prfizer dengan Amerika Serikat, Astra Zeneca hasil kerjasama dengan banyak negara. Pada skema multilateral, vaksin diperoleh dari hasil yang dikoordinasikan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yaitu COVAX atau GAVI,” urai Wiku.

Banyaknya kandidat vaksin yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk memastikan kebutuhan vaksin dalam negeri tercukupi. Sehingga mampu menciptakan kekebalan komunitas. Nantinya, vaksinasi akan diberikan secara bertahap,  memprioritaskan kelompok tertentu sebagai penerima vaksinasi.

“Awalnya petugas kesehatan, petugas publik dan lansia pada periode kuartal pertama tahun 2021. Dan akan dilanjutkan kepada masyarakat dan wilayah penduduk rentan. Serta masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan klaster penularan pada periode kedua atau sekitar April 2021 sampai Maret 2022,” pungkasnya.

Lihat juga...