Pemerintah Rancang Pasal Terkait Salinan Data Pribadi

Staf Ahli Menteri Kominfo Henri Subiakto saat menghadiri rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). -Ant

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), merancang pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai hak pemilik data untuk meminta salinan data pribadi yang dikuasai atau dikendalikan oleh korporasi pengendali data.

Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto, mengatakan salinan tersebut berhak dipakai untuk kepentingan pemilik data dengan pengendali data yang lain.

“Ini ada di draf pasal 6 RUU PDP. Jadi, nanti misal pasien rumah sakit di daerah, dia bisa meminta data rekam medis (medical record)-nya untuk dibawa ke RS lain yang akan merawatnya lebih lanjut,” kata Henri, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Henri Subiakto mengatakan, rancangan peraturan tersebut mempertegas lagi peraturan, bahwa korporasi atau pengendali data apa pun, harus memperoleh persetujuan orang tersebut jika ingin memanfaatkan data pribadi milik orang lain.

“Kalau tidak ada consent atau persetujuan, itu melanggar hukum,” ucap dia menegaskan.

Ia mengatakan, korporasi pengendali data seperti Whatsapp, sekarang harus mencoba mencari persetujuan user-nya.

Peraturan tentang persetujuan itu sudah diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.

“Selanjutnya, pemerintah maupun pengendali data memiliki tugas untuk literasi, agar subjek data paham tentang hak-haknya,” tutur Subiakto.

Ketika ditanyakan bagaimana mekanisme pemberian salinan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data, Henri Subiakto menjelaskan hal itu masih dibahas bersama Komisi I DPR RI.

Pada prinsipnya, jika pemberian data secara elektronik, pengendali data boleh menggunakan aplikasi apa saja. Tapi, dengan syarat harus aman, andal, dan berfungsi sebagaimana mestinya.

“Ini (penggunaan aplikasi) menjadi tanggung jawab pengendali data atau perusahaan (untuk menyediakan),” ujarnya.

Tapi kalau belum menggunakan sistem data elektronik, pemilik data cukup minta salinan cetak (print) yang kemudian bisa diambil untuk dibawa ke perusahaan atau instansi lain, kata Subiakto. (Ant)

Lihat juga...