Pemkot Bekasi Tekankan Pembelajaran Jarak Jauh

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, melakukan reevaluasi terkait penerapan pembelajaran tatap muka di wilayah tersebut. Hal itu setelah adanya upaya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Pulau Jawa-Bali.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan, diketahui sudah memastikan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (SPTMT) di wilayah setempat mulai digelar Januari 2021.

“Ketentuan pusat tentu sudah jelas terkait pembelajaran tatap muka. Kita tentunya akan melakukan reevaluasi, melihat apa saja yang harus ditekan bersama Dinas Pendidikan terkait pembelajaran memasuki semester genap,” kata Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, usai memimpin Rakor, di GOR Chandrabaga, Kamis (7/1/2021).

Ia mengaku, sudah membaca sepintas terkait instruksi pusat melalui rilis yang disampaikan Menko Perekonomian tentang PSBB serentak di Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, dia juga masih menunggu instruksi secara resmi seperti apa regulasinya.

Rahmat Effendi hanya menekankan, bahwa kebijakan yang diambil untuk meningkatkan  proses pembelajaran secara daring. Hal tersebut agar tidak bertentangan dengan kebijakan pusat terkait penanggulangan Covid-19.

“Kita ingin meningkatkan dalam proses daring. Oleh karena itu saya minta Disdik membuat program, apa saja yang perlu ditingkatkan dalam proses daring,” tegasnya.

Menurutnya, jika memang kemungkinan penerapan belajar tatap muka, bisa saja dilakukan. Hanya tinggal bagaimana keberanian daerah. Tentu ada aturan agar daerah dan pusat tidak bertentangan. Saat ini, daerah belum diberi kewenangan maka harus ikut pusat.

“Jika tidak diberi kewenangan menggelar tatap muka, jika begitu berarti kan harus ikut pusat. Pemkot Bekasi, sebenarnya sudah 70 persen siap menggelar pembelajaran tatap muka,” tandasnya menyatakan bahwa sisa 30 persen bisa diambil dengan cara pilihan karena ketidaksiapan.

Namun demikian, ia memahami ada kekhawatiran pihak eksternal seperti orang tua atau wali murid. Merasakan jika pembelajaran tatap muka dilakukan bisa menimbulkan klaster baru dan lainnya. Oleh sebab itu, ia mengaku mengerem pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan lebih menekankan PJJ.

“Daripada digelar dan dianggap bertentangan lebih baik memaksimalkan sistem daring. Apa saja poin yang bisa ditingkatkan dari proses itu. Karena setahun ini juga kita sudah menggelar PJJ,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman, mengakui, bahwa sudah siap dengan kemungkinan penundaan atau pun dilanjutkannya Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (SPTMT). Atau juga dilanjutkan pula dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Hari ini kita secara resmi melaporkan terkait rilis Menko Perekonomian ke Wali Kota Bekasi juga kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 terkait proses pembelajaran semester genap tahun ajaran 2021,” ungkap Krisman kepada Cendana News.

Diakuinya, saat ini sudah ada 90 sekolah yang mendaftar untuk mengikuti SPTMT. Tapi memang belum diperiksa juga muatan komponen prokesnya. Krisman memastikan bahwa Disdik sudah menyiapkan segala kemungkinan memasuki semester genap.

“Melalui nota dinas, Disdik melaporkan rencana aksi di tahun ajaran 2021 kepada Wali Kota. Bahwa segala kemungkinan sudah disiapkan seperti SPTMT ataupun PJJ efektif dengan menggunakan daring di rumah,” tukasnya.

Lihat juga...