Pentingnya Sosialisasi Legalitas Kayu bagi Masyarakat

JAMBI – Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi bersama Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Batanghari melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Asistensi sosialisasi prinsip, kriteria, dan indikator SVLK itu dilakukan Warsi bersama KPHP kepada masyarakat pemegang izin perhutanan sosial di Desa Hajran, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Kegiatan itu bentuk upaya diseminasi ke masyarakat agar mengerti dengan baik terkait dengan pelaksanaan SVLK. KKI Warsi adalah lembaga swadaya masyarakat yang fokus kegiatannya antara lain penyelamatan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

“Kegiatan ini merupakan edukasi kita kepada masyarakat agar mereka yang memegang izin perhutanan sosial bisa lebih paham akan sistem verifikasi dan legalitas kayu, sehingga dapat mencegah aksi pembalakan liar yang belakangan ini semakin marak di Jambi,” kata Project Officer KKI Warsi, Firdan Grita Sukma, Sabtu.

Desa Hajran memiliki empat Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan satu Hutan Desa. Total luas wilayahnya mencapai 1.362 hektare. Sebanyak empat lokasi HTR di Desa Hajran dikelola oleh empat koperasi yang dibentuk warga setempat.

Koperasi Serangam Betuah mendapat hak pengelolaan hutan sosial dengan luas 363 hektare, Koperasi Bagan Rajo 301 hektare, Koperasi Khayangan Tinggi 304 hektare, Koperasi Mpang Gajah 304 hektare, serta satu Hutan Desa Pusako Tinggi seluas 90 hektare.

Kelima izin tersebut berada di kawasan hutan produksi sehingga di dalam peraturan dibolehkan untuk mengambil Hasil Hutan Kayu (HHK) asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Firdan juga mengharapkan sosialisasi dan asistensi dapat memberikan informasi yang memadai serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menerapkan aturan serta instrumen SVLK sehingga mereka dapat merasakan dampak positifnya secara langsung.

“Sebenarnya dampak positifnya sangat banyak jika masyarakat mendapatkan sertifikat dari SVLK ini, salah satunya dapat menjual HHK ke industri-industri besar sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi.” katanya.

Industri besar, pada umumnya telah memiliki SVLK maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) sehingga tidak mau menempuh risiko untuk mengambil kayu dari industri yang tidak menerapkan SVLK karena khawatir sertifikatnya dapat dicabut.

Selain itu, pengurusan SVLK dapat dilakukan secara berkelompok dengan maksimal lima kelompok untuk satu sertifikat, sehingga dapat memudahkan lima kelompok ini untuk mendapatkan satu sertifikat dari SVLK.

Penyuluh Kehutanan KPHP Batanghari, Wahyudi, yang turut serta dalam sosialisasi tersebut, juga mengharapkan proses sertifikasi dapat dilakukan oleh pengelola HTR di Desa Hajran karena telah diberi kesempatan sesuai dengan regulasi.

“Karena HTR memang diperbolehkan untuk memanen hasil kayu, maka tinggal dilanjutkan saja dengan memenuhi persyaratan yang ada. KPHP akan membantu dalam proses penyusunan RKU dan RKT dari koperasi ini dan juga mendampingi empat koperasi ini,” ujar dia.

Kepala Desa Hajran, Hudd, yang juga sebagai penanggung jawab hutan sosial itu, mengatakan manfaat sosialisasi itu, di mana dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengurus pemilik lima izin perhutanan sosial tersebut, untuk dapat mengambil hasil kayu dari kawasannya secara legal dan berkelanjutan.

“Harapannya memang seperti itu, jadi kita harapkan KKI Warsi dan KPHP Batanghari dapat membantu kami juga setelah sosialisasi ini untuk mendapatkan legalitas sesuai dengan SVLK itu,” katanya.

Ke depannya, KKI Warsi dan empat koperasi pengelola HTR akan melanjutkan proses asistensi untuk memenuhi persyaratan legalitas kayu di wilayah itu, sedangkan hutan desa tidak ikut melanjutkan karena tidak melakukan proses pemanenan kayu dan fokus terhadap pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti tanaman buah-buahan dan lainnya.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebenarnya memerlukan biaya untuk melakukan verifikasi, namun Permen Nomor 21 Tahun 2020 memberi kesempatan masyarakat yang ingin menerapkan SVLK dapat dibiayai oleh negara untuk sertifikasi pertama.

Sertifikasi pertama ini dapat dibiayai oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut perlu direspons positif.

“Agar hasil hutan kayu yang berada di kawasan perhutanan sosial kita dapat memiliki landasan serta legalitas yang kuat serta dapat berkelanjutan ke depannya,” ucap dia.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah instrumen yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kayu yang beredar, berasal dari sumber yang jelas.

Kayu disebut legal bila asal-usulnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.

Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 21 Tahun 2020 menggantikan Permen LHK Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Salah satunya, adanya Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan dan Perdagangan/Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) antara Uni Eropa dan negara–negara pengekspor kayu, yang sekarang dikenal dengan lisensi FLEGT.

Segala izin yang memiliki jenis produk berupa HHK harus memiliki salah satu sertifikat di SVLK tersebut, baik itu berupa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), yang jenis-jenis kayunya terdapat di dalam Permen LHK Nomor 21 Tahun 2020 tersebut.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) mulai dari yang dikelola oleh industri-industri besar hingga masyarakat.

Namun belum semua pelaku industri mengetahui dengan baik terkait dengan instrumen SVLK, apalagi yang dikelola masyarakat pemegang izin perhutanan sosial.

Akibatnya, mereka tidak dapat menjual HHK kepada beberapa industri besar dan tidak dapat melakukan proses ekspor, karena hampir semua negara tujuan ekspor kayu dari indonesia memberikan persyaratan legalitas SVLK untuk masuk negaranya.

Oleh karena itu, pemahaman tentang legalitas kayu memang menjadi kebutuhan penting masyarakat. (Ant)

Lihat juga...