Perlunya Evaluasi Penerapan Prokes di Bekasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meminta Ketua Harian Gugus Tugas dalam hal ini Wakil Wali Kota segera melakukan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Dalam Rakor tadi, saya sudah menugaskan agar Ketua Harian Gugus Tugas dalam hal ini Wakil Wali Kota Bekasi, Mas Tri, segera melakukan evaluasi lapangan, evaluasi termasuk penegakan hukum (law enforcement) karena Perda ATHB itu ada sanksi denda dan lainnya. Tapi harus lebih persuasif,” ungkap Rahmat Effendi, Kamis (7/1/2021).

Rapat koordinas (Rakor) yang dipimpin langsung wali Kota Bekasi sebagai Ketua Gugus Tugas tersebut diikuti seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Bekasi, menyikapi penerapan PSBB di wilayah Pulau Jawa dan Bali dalam beberapa waktu ke depan.

Dikatakan bahwa Kota Bekasi sudah memiliki Perda Aturan Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif aman Covid-19. Artinya itu adalah regulasi yang mengatur proses pengendalian dalam menekan penyebaran virus corona.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan bukan hanya pembatasan. Tapi, juga sinkronisasi berkenaan dengan warga atau masyarakat yang sekarang ini dari data angka kematian meningkat ke angka 2 persen. Sementara kesembuhan masih 94 persen.

Artinya imbuh dia, ada kontradiksi antara yang dilakukan pemerintah terkait proses pengendalian kondisi pandemi. “Jika PSBB dilakukan seperti awal, Posko RW siaga dan lainnya masih berjalan di Bekasi,” tandasnya.

Apabila pusat menerapkan PSBB seperti awal, maka Pemkot Bekasi hanya tinggal menggerakkan proses yang sudah bergerak. Hanya bagaimana cara lebih memaksimalkan.

Menurutnya, dalam penanganan virus Covid-19 di Kota Bekasi, sebenarnya daerah Bekasi tidak bisa terlepas dari tetangga seperti Bogor, Depok, dan DKI sendiri. Kota Bekasi memiliki satu ikatan terutama dengan DKI yang dianggap episentrum.

“Sebenarnya kalau mau jujur Kota Bekasi harus melakukan hal sama dengan DKI atau sebaliknya. Hal itu bentuk dari berbagi dalam penyelesaian pengendalian,” jelasnya.

Dia berharap, wilayah Kota Bekasi untuk zona risiko tetap bertahan, tidak naik ke merah. Jika pun terjadi, imbuhnya, dalam daerah yang sedemikian rupa terikat dengan wilayah DKI Jakarta, tentu zona itu sendiri juga bersifat dinamis dan bernilai fluktuatif. Tapi, dia meyakinkan, Kota Bekasi untuk angka kesembuhan, masih 94 persen.

“Fluktuasi status zona dinamis. Begitu saja tinggal melihat dari aspek mana. Tapi angka kesembuhan masih 94 persen,” tandasnya menegaskan bahwa Kota Bekasi masih memberlakukan pertokoan harus tutup pukul 19.00 WIB.

Hal lain lanjutnya, wilayah Kota Bekasi dari sisi ekonomi tidak terlalu terganggu dengan pandemi Covid-19. Wabah bisa dikendalikan, fiskal tidak terganggu atau masih bisa dikendalikan.

Lihat juga...