PGRI Flotim Minta Formasi CPNS Guru tidak Dihapus

LARANTUKA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Flores Timur (Flotim) mendukung kebijakan PGRI Pusat yang meminta kaji ulang rencana kebijakan pemerintah terkait peniadaan  formasi CPNS guru.

“Perekrutan PPPK tetap berjalan dan formasi  guru dalam CPNS juga harga mati untuk tetap ada,” kata Maksimus Masan Kian, Ketua PGRI Cabang Kabupaten Flotim, saat dihubungi Cendana News, Kamis (7/1/2021).

Maksi sapaanya mengatakan, PGRI Flores Timur, memberikan dukungan penuh kepada Pengurus Besar PGRI Pusat yang sangat menaruh perhatian dan perjuangan akan nasib guru.

Terlebih pada spirit peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru yang menurutnya merupakan hal mendasar terutama bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil.

“Semua kebijakan pemerintah, tentang apa pun yang berhubungan dengan guru dan dunia pendidikan pada umumnya, selalu mendengar pandangan PGRI sebagai pembanding dalam mengambil keputusan,” sebutnya.

Terkait nasib guru, kata Maksi, tentunya PGRI sangat mengerti dan kedepannya, di Kabupaten Flores Timur pun akan dilakukan hal yang sama agar kesejahteraan guru terlebih guru honor menjadi lebih baik.

Dia menegaskan, jika ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada guru, dan lambannya perjuangan nasib kesehjateraan guru pihaknya akan memperjuangankannya.

“Secara bersama kita akan memperjuangkan dengan berbagai alternatif. Pengurus Besar (PB) PGRI Pusat telah memberi contoh dan model perjuangan itu,” sebut mantan Ketua Agupena Flotim dua periode ini.

Secara spesifik, menurut Maksi, PPPK yang diwacanakan pemerintah sesungguhnya adalah hal baik dan mulia.

Menurutnya, di Flores Timur sendiri, jumlah guru honor yang berusia di atas 35 tahun berjumlah 374 orang sehingga dengan dibukanya perekrutan PPPK peluang bagus untuk  guru honor di Flores Timur.

“Namun demikian, sarjana-sarjana pendidikan yang baru menyelesaikan studinya, harus juga diperhatikan nasibnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sikka, Johanes Jonas Teta berpendapat senada sebab nasib guru honor di Sikka pun sangat mengenaskan dimana masih ada yang mendapat honor Rp150 ribu sebulan.

Jonas mengatakan, pihaknya akan menarik retribusi dari setiap guru minimal Rp1.000 sebulan maka dengan jumlah guru di atas 10 ribu orang maka uang yang terkumpul bisa dipakai untuk menambah penghasilan guru honor.

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat.Mudah-mudahan apabila para guru sepakat maka kita akan menarik iuran minimal Rp1.000 per orang dan bisa membantu menambah penghasilan guru honor,” sebutnya.