PGRI Flotim Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer

Editor: Koko Triarko

LARANTUKA – Berbagai persoalan pelik masih mendera sejumlah guru honorer di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, termasuk masalah gaji guru honorer  non ASN. Permasalahan ini mencuat dalam Forum Rapat Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, yang disampaikan oleh beberapa pengurus kecamatan untuk diperjuangkan.

“Gaji honorer komite sangat rendah dan tidak manusiawi,” sebut Maria Goreti Peni, Sekertaris Bidang Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, PGRI Flores Timur, dalam rilis kepada Cendana News, Sabtu (9/1/2021).

Maria mengatakan, gaji guru honorer sangat miris bila dibandingkan dengan beban kerja sebagai tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan, yang adalah pilar utama peradaban bangsa.

Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, saat ditemui di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Jumat (18/12/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Menurutnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk para guru honorer kontrak daerah masih tergolong rendah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga guru masih jauh dari kesejahteraan.

“Pengangkatan tenaga kontrak daerah bagi formasi guru yang terjadi belum sesuai dengan mekanisme perekrutan guru kontrak berdasarkan lama pengabdian,” sesalnya.

Maria menyebutkan, masih adanya penerimaan tenaga guru honorer yang berpendidikan nonkeguruan. Selain itu, masih adanya penerimaan tenaga guru honorer yang belum berijazah Sarjana Strata Satu (S1). Juga masih adanya tenaga guru honorer titipan oleh pihak-pihak tertentu di wilayah Kabupaten Flores Timur.

“Belum ada analisis kebutuhan guru yang jelas di setiap sekolah, sehingga ada guru yang mengalami kekurangan jam mengajar,” ucapnya.

Maria menambahkan, masih ada kepala sekolah yang berlaku diskriminatif dalam hal beban kerja ternadap Guru Honor. Ia menekankan, kesulitan guru honorer komite dalam pengusulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) terkendala SK Kepala Daerah dan kinerja operator Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) yang kurang maksimal.

Padahal, kata dia, ada tenaga guru yang sudah mengabdi belasan tahun, sehingga hal ini sangat mengenaskan bagi guru.

“Saya berharap, kiranya PGRI dapat dengan tegas mengetuk hati para pihak terkait, untuk mencari jalan keluar terbaik dalam upaya bersama memperbaiki nasib guru,” pintanya.

Maria menegaskan, bukan berarti hari ini kita omong dan langsung berubah, tetapi minimal ada tahapan-tahapan perjuangan yang mesti terus digencarkan.

“Orang kita kalau tidak diingatkan, biasanya masa bodoh dan tidak menaruh perhatian,” tegasnya.

Ketua PGRI Flores Timur, Maksinus Masan Kian, menyebutkan, pihaknya menggelar rapat kerja dengan agenda Penyusunan Kelender Program Kerja Tahun 2021.

Maksi mengatakan, sedikitnya ada 14 sekretaris bidang dengan satu program unggulan siap dipersembahkan untuk guru-guru di Kabupaten Flores Timur.

“Nomor urut satu yang siap tereksekusi di bulan Januari 2021 adalah Bidang Kesehjateraan dan Ketenagakerjaan, yang dikomandoi oleh Sekretaris Bidang Kesehjateraan dan Ketenagakerjaan, ” terangnya.

Maksi menyebutkan, PGRI Flores Timur akan melakukan  upaya persuasif bersama, secara bertahap mendorong pemerintah daerah, memperhatikan nasib kesehjateraan guru honor.

Ia mengatakan, guru honor adalah mereka yang dengan segala daya dan upaya di tengah keterbatasan, mengabdi untuk anak bangsa sehingga kesehjateraan yang harusnya diperoleh.

“Negara harus tahu dan menyadari sungguh, kesehjateraan guru honorer saat ini memprihatinkan. Karena itu, pembicaraan penting tetang nasib bangsa, jangan sekali-kali melupakan nasib guru honorer,” ungkapnya.

Maksi menambahkan lagi, program lain PGRI Flores Timur dalam spirit perjuangan peningkatan mutu profesionalisme dan perjuangan kesehjateraan guru akan segera dirillis.

“Perlahan, satu per satu, PGRI Flores Timur siap menjawab pertanyaan besar. PGRI selama ini buat apa saja? PGRI selama ini di mana saja? ” pungkasnya.

Lihat juga...