PGRI Jateng Dorong Pelaksanaan PTM Terus Dilakukan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – PGRI Jateng mendorong pemerintah daerah, termasuk provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jateng, untuk berani menentukan kebijakan dalam mendukung penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Hal ini diperlukan, agar satuan pendidikan, guru, orang tua sudah benar-benar siap, saat PTM diterapkan.

“Saat ini pemerintah memang mengeluarkan kebijakan baru, terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa-Bali. Salah satunya, diwajibkan. kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Namun bukan berarti, kesiapan pelaksanaan PTM dihentikan,” papar Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH, M. Hum, saat ditemui di kantor PGRI Jateng, Semarang, Kamis (7/1/2021).

Dirinya menilai, justru saat ini ketika PTM belum memungkinkan untuk dilakukan, pemerintah tetap mendorong kebijakan dalam pemenuhan persyaratan, khususnya di satuan pendidikan atau sekolah.

“Jadi saat ini, persyaratan untuk bisa PTM ini harus didorong, misalnya kebutuhan sarpras. Termasuk bantuan anggaran bagi sekolah. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi sarpras yang dibutuhkan, agar bisa memenuhi syarat pelaksanaan PTM,” lanjutnya.

Hal tersebut, perlu dilakukan, mengingat sekolah mendapatkan dana BOS yang tidak sama besar.

“Jika sekolah tersebut muridnya sedikit, dana BOS yang diterima juga mengikuti jumlah murid, jadi dapat sedikit. Padahal persyaratan PTM itu sama, mau sekolah kategori kaya atau miskin dari segi keuangan, syarat yang harus dipenuhi sama. Sementara, di sekolah yang masuk kategori pas-pasan, dana BOS digunakan untuk kebutuhan lainnya. Jadi kalau untuk digunakan dalam pemenuhan sarpras, jelas tidak cukup,” lanjutnya panjang lebar.

Muhdi menilai dengan intervensi anggaran tersebut, nantinya setiap siswa memiliki hak yang sama dalam mengikuti PTM di masing-masing sekolah.

“Jika tidak ada intervensi, nanti ada sekolah yang lolos persyaratan PTM dan tidak lolos. Masak, nanti yang sekolah di satuan pendidikan A sudah masuk sekolah, sementara di tempat B , belum masuk karena tidak memenuhi syarat. Ini menjadi ada perbedaan,” lanjutnya.

Dirinya meminta jangan dibalik, saat PTM diizinkan, baru sekolah berusaha memenuhi persyaratan yang diperlukan. Namun persyaratan disiapkan mulai sekarang, sehingga saat PTM diizinkan, persyaratan sudah terpenuhi.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum PGRI Jateng, Drs. Aris Munandar, M. Pd. Dipaparkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online, tidak bisa selamanya dilakukan.

“Setidaknya harus blended, atau menggabungkan antara PTM dan daring. Apalagi jika kita melihat penerapan PJJ pada siswa SD. Mereka tidak bisa mengikuti, jika tidak ada pendampingan dari orang tua atau wali. Sementara, kedua orang tua juga banyak yang bekerja. Jadinya seperti tidak ada sekolah,” terangnya.

Pihaknya pun meminta agar penyiapan satuan pendidikan, terus dilakukan dalam upaya pemenuhan persyaratan dalam penerapan PTM.

Lihat juga...