PGRI Jateng Harap Skema PPPK Beri Kepastian Status untuk Guru Honorer

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, menilai rencana pemerintah yang akan mengeluarkan formasi guru dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2021, diskriminasi dikarenakan profesi lain non-guru masih disediakan formasi.

“Tidak logis dan tidak sesuai semestinya, jika guru tidak masuk formasi CPNS. Padahal guru merupakan pilar utama pendidikan, pendidikan pilar utama tujuan bernegara, artinya jangan tempatkan guru di nomor sekian, kami perlu tegaskan ini,” papar Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, saat ditemui di kantor PGRI Jateng, Semarang, Rabu (6/1/2020).

Menyikapi hal tersebut PGRI Jateng, melalui Pengurus Besar (PB) PGRI, menyampaikan surat kepada pemerintah, agar kebijakan tersebut dikaji ulang.

Hasilnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), memastikan bahwa perekrutan untuk guru CPNS pada formasi seleksi 2021 masih tetap ada. Disamping itu, juga akan tetap membuka kesempatan bagi para guru honorer, untuk menjadi guru tetap melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Keputusan ini kita apresiasi, sebab perekrutan guru melalui mekanisme PPPK, memberikan kesempatan sekaligus sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun sehingga memperoleh kepastian status kepegawaian.

Sementara, formasi guru CPNS diharapkan memberikan kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun, yang berminat untuk menjadi PNS/ASN,” lanjutnya.

Menurutnya, dua skema tersebut dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan guru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Selama ini banyak guru honorer, yang menerima gaji dibawah UMR, sementara beban kerja mereka tidak kalah dengan guru tetap atau PNS. Mereka juga menjadi ujung tombak dalam masa pandemi covid-19, saat kebutuhan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan penerapan teknologi dilakukan karena lebih melek teknologi dan paling siap beradaptasi,” jelas Muhdi.

Diharapkan dengan skema PPPK, bisa diisi guru yang telah mengabdi cukup lama, namun tidak bisa mendaftar sebagai peserta CPNS karena terganjal persyaratan seperti batas ambang usia maksimal 35 tahun.

“Harapannya, dengan diangkat menjadi PPPK, kesejahteraan mereka juga bisa ikut meningkat, karena digaji sesuai UMR. Sedangkan, guru dari skema CPNS ini bisa mengisi kekurangan guru yang pensiun. Rata-rata setiap tahun di Indonesia, ada sebanyak 70 ribu guru yang pensiun. Jadi ini bisa melengkapi,” lanjutnya.

Di satu sisi, pihaknya juga kembali mendesak dari pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota di Jateng, untuk segera mengajukan kebutuhan guru PPPK. Sejauh ini, pemerintah pusat sudah membuka kesempatan perekrutan sebanyak 1 juta guru dari skema tersebut.

“Jangan sampai, ketika kebutuhan guru nanti kurang, kemudian saling lempar permasalahan. Pemerintah pusat sudah membuka kesempatan, kemudian daerah tidak mengajukan. Ini yang kita dorong, agar kebutuhan guru di daerah ini benar-benar terpenuhi,” lanjut Muhdi lebih jauh.

Di sisi lain, pihaknya juga kembali meminta pemerintah untuk menyegerakan penyerahan SK pengangkatan guru PPPK formasi 2019 di Jateng, yang hingga kini belum diterima. “SK ini berkaitan dengan hak yang diterima oleh guru, dalam rangka peningkatan kesejahteraan, namun hingga saat ini masih tertunda-tunda. Padahal ini hak mereka. Untuk itu kita minta untuk disegerakan,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris PGRI Jateng Aris Munandar MPd, menambahkan saat ini di Jateng, sudah masuk kategori darurat kebutuhan guru. Sebagai perbandingan, di jenjang SD, guru tetap atau PNS, tidak lebih dari 50 persen. Selebihnya guru honorer.

“Untuk itu, melalui skema PPPK atau CPNS, diharapkan mampu mengisi kekurangan guru tersebut,” terangnya.

Di lain pihak, untuk mendukung keberhasilan para guru honorer saat uji seleksi PPPK, pihaknya juga memberikan bimbingan dan pemantapan materi, melalui Smart Learning Center (SLC) maupun Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) bagi para guru.

“Bimbingan akan kita lakukan secara online dan gratis. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini, semakin banyak guru honorer yang dapat diterima melalui skema PPPK,” pungkasnya.

Lihat juga...