PPKM Diperkirakan tak Berdampak ke Sektor Pariwisata di Semarang

Editor: Koko Triarko

SEMARANG – Kota Semarang menjadi salah satu dari 23 kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM), pada 11-25 Januari 2021. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa – Bali.

Meski penerapan ini berimbas pada berbagai sektor, namun diperkirakan PPKM tersebut tidak terlalu berdampak pada sektor pariwisata di Kota Lumpia tersebut.

“Sebelumnya, Kota Semarang sudah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Dalam PKM tersebut, sudah diatur setiap obyek wisata yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan. Terutama dari kesiapan penerapan protokol kesehatan hingga pembatasan kapasitas pengunjung,” papar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Indriyasari, saat dihubungi di Semarang, Minggu (10/1/2021).

Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) PKM, seluruh obyek wisata di Kota Semarang jika belum memenuhi persyaratan tersebut, tidak diberikan izin beroperasi.

“Kini, seiring kebijakan terbaru terkait PPKM dari pemerintah pusat, kita kembali ingatkan kepada para pengelola obyek wisata untuk terus meningkatkan kedisiplinan terkait prokes,” terangnya.

Sementara untuk tempat hiburan, seperti kafe atau tempat karaoke, ada penyesuaian, jika sebelumnya jam operasional hingga pukul 23.00 WIB, seiring dengan penerapan PPKM dan revisi Peraturan Wali Kota, PKM dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan tempat wisata atau hiburan yang berada dalam toko modern atau mall, mengikuti jam operasional toko atau mal tersebut, yang dibatasi hingga pukul 19.00 WIB.

“Selain itu, seluruh tempat hiburan, hotel, tempat wisata juga kita minta untuk memenuhi standar sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) berlabel Indonesia Care. Tujuannya, memastikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan atau pengunjung,” lanjutnya.

Secara umum, sertifikasi CHSE merupakan sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada usaha pariwisata, usaha fasilitas lain yang terkait, seperti usaha jasa transportasi wisata, usaha hotel, restoran, rumah makan, homestay atau pondok wisata, kemudian lingkungan masyarakat, serta destinasi pariwisata. Sertifikasi ini memberi jaminan kepada masyarakat, bahwa produk dan pelayanan yang diberikan adalah sesuai standar protokol CHSE.

Terpisah, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjelaskan untuk tempat wisata dan hiburan, aturannya masih sama dengan pelaksanaan PKM sebelumnya.

“Jadi, Kota Semarang sampai saat ini masih menerapkan PKM, lalu ada kebijakan PPKM dari pemerintah pusat dan kita menyesuaikan. Terkait sektor pariwisata, khususnya obyek wisata, kita sudah menerapkan pembatasan 50% kapasitas pengunjung, hingga kewajiban penerapan protokol kesehatan,” terangnya.

Sehingga, dengan kebijakan PKM yang ada sebelumnya, PPKM tidak terlalu berpengaruh pada sektor tersebut. “Obyek wisata di Kota Semarang, hanya buka hingga sore hari, jadi tidak ada masalah. Sudah ada pembatasan kapasitas, hingga kewajiban prokes. Ini sudah sesuai dengan aturan PPKM yang kita terapkan sebelumnya melalui perwal PKM,” lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan terus ada pengawasan petugas terkait, hingga meminta kesadaran dari masyarakat atau wisatawan, dalam penerapan prokes, sehingga kebijakan PPKM dalam menekan laju penyebaran Covid-19 bisa berjalan optimal.

Lihat juga...