Pulbaket Tiga Kasus, Dua Dihentikan Kejari Sikka

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka,Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun 2020 melakukan 3 pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan korupsi dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam Pulbaket pembangunan dua gedung Puskemas, satu rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan satu jembatan, satu kasus sudah diproses penetapan tersangka.

“Selama tahun 2020 ada 3 dugaan tindak pidana korupsi yang kami lakukan Pulbaket  dimana dua kasus kami hentikan,” kata Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Cornelis Oematan, SH saat ditemui Cendana News di kantornya di Kota Maumere, Senin (4/1/2021).

Kasi Intel Kejari Sikka, Cornelis Oematan, SH saat ditemui di kantor kejaksaan di Kota Maumere, Senin (4/1/2021). -Foto: Ebed de Rosary

Cornelis mengatakan, kasus pembangunan Puskesmas Bola sudah ditindaklanjuti di Seksi Pidana Khusus (Pidsus) hingga penetapan tersangka dan menunggu jadwal untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Selain itu sebutnya, pembangunan Jembatan Uji Ubit di Palue yang dikerjakan CV. Semata Wayang tidak ditemukan  kerugian negara meskipun uang muka 30 persen sudah dicairkan.

“Pekerjaan tidak dilanjutkan dan uang dicairkan 30 persen sehingga PPK putuskan kontrak. PPK mengajukan klaim uang muka dan setelah uang muka dikembalikan kontraktor maka tidak ada kerugian negara sehingga Pulbaketnya dihentikan,” terangnya.

Cornelis memaparkan, kasus lainnya yakni pembangunan rumah susun MBR di belakang kantor Dinas Kesehatan pun sudah dilakukan Pulbaket dan dihentikan karena realisasi fisik dan realisasi uangnya tidak seimbang.

Dia menyebutkan, realisasi fisik pembangunannya lebih besar daripada uang yang dibayarkan kepada kontraktor sehingga Pulbaket dihentikan oleh Kejari Sikka.

Kejari Sikka paparnya, juga melakukan kegiatan Jaksa menyapa bekerja sama dengan radio pemerintah daerah Suara Sikka dan dilakukan 3 kali kegiatan.

“Kegiatan program jaga desa,UU perlidungan anak dan peradilan anak, undang-undang sistem peradilan anak. Juga terkait penanganan tindak pidana umum oleh Pengadilan Negeri Maumere dan Kejaksaan Negeri Sikka selama masa pandemi Covid-19,” terangnya.

Selain itu tambah Cornelis, ada kegiatan jaksa masuk sekolah di mana dilakukan di Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kampung Wairbukan, Desa Wairterang, Kecamatan Waigete.

Ia menandaskan, kegiatan jaksa masuk sekolah juga dilakukan di SMP Cerdas Bangsa di Desa Waiara, Kecamatan Kewapante dan SMPN Renha Rosari di Kewapante.S

“Kami lakukan kegiatan penerangan hukum saat rapat pemebentukan Forum Kepala Desa. Kami memberikan penerangan hukum terkait Program Jaga Desa dan dilaksanakan di Desa Hoder, Kecamatan Waigete,” paparnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sikka Fahmi, SH menambahkan, selama tahun 2020 dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 129 perkara.

Fahmi menyebutkan, dari jumlah tersebut sebanyak 109 perkara sudah dilimpahkan ke penuntutan dan yang sudah dieksekusi sebanyak 100 perkara.

“Ada juga upaya hukum banding sebanyak 10 perkara, upaya kasasi 3 perkara, upaya hukum grasi 1 perkara,” paparnya.

Lihat juga...