Skema PPPK Menjadi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), menjadi upaya peningkatan kesejahteraan guru. Khususnya guru honorer, yang selama ini mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR).

“Salah satu tujuan rekrutmen guru dengan skema PPPK ini, untuk menutupi kekurangan guru yang menjadi permasalahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Termasuk juga menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Banyak di antara mereka yang masih mendapatkan gaji di bawah UMR,” papar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Dr Muhdi SH MHum, saat dihubungi di Semarang, Kamis (21/1/2021).

Dipaparkan, kasus yang terjadi saat ini, ketika banyak guru PNS yang pensiun, namun jumlah guru baru yang masuk minim, pihak sekolah kemudian melakukan perekrutan guru honorer. Mereka pun dibayar atau digaji sesuai dengan kemampuan masing-masing satuan pendidikan atau sekolah.

“Pembayaran bisa dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau SPP sekolah yang dibayarkan oleh siswa. Namun perlu diingat, BOS ini juga digunakan untuk pembiayaan lainnya. Selain itu, BOS dan SPP juga mengandalkan jumlah siswa, jika siswa yang bersekolah di satuan pendidikan tersebut minim, maka BOS yang diterima juga sedikit. Menyesuaikan dengan jumlah siswa,” tandasnya.

Ketika pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru dengan skema PPPK, hal tersebut perlu diapresiasi, dalam upaya menutup kekurangan jumlah guru, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“PPPK ini tentunya diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan tersebut, khususnya bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun, sebab mereka sudah tidak bisa lagi mendaftar guru melalui jalur seleksi CPNS karena terganjal aturan usia,” terangnya.

Muhdi pun mendorong agar pengalaman atau jam kerja para guru honorer tersebut juga menjadi pertimbangan, dalam perekrutan PPPK, jadi tidak murni hanya dari hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Pengalaman para guru honorer yang sudah mengajar sekian tahun ini, juga harus menjadi pertimbangan dalam perekrutan PPPK. Mereka ini sudah punya jam terbang. Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada mereka,” tambahnya.

Di lain sisi, PGRI Jateng juga meminta pemerintah untuk segera memberikan surat keputusan (SK) kepada para guru yang lolos seleksi pada PPPK 2019 lalu, yang hingga kini belum juga menerimanya. Setidaknya ada sekitar 35 ribu guru se-Indonesia, yang sudah lolos seleksi PPPK 2019.

“Nasib guru yang terombang-ambing ini, harus diperhatikan. Apalagi pemerintah akan kembali melakukan seleksi PPPK 2021. Jangan sampai seleksi terbaru sudah dilakukan, namun SK seleksi 2019, belum juga terbit. Padahal dengan SK ini, mereka akan mendapatkan kejelasan mengenai gaji dan tunjangan. Ini sudah tercantum dalam Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jateng, Dhidik Joko Purnomo.

“Perekrutan PPPK menjadi kabar menggembirakan bagi para honorer. Terlebih pelaksanaan seleksi terbuka bagi seluruh guru honorer, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar,” terangnya.

Seperti halnya guru PPG yang sudah memiliki sertifikat pendidik, pihaknya juga meminta sertifikat pendidik yang dimiliki guru honorer, bisa mendapatkan poin tambahan dalam seleksi PPPK 2021.

“Jadi untuk meningkatkan kompetensi, guru dalam jabatan atau guru yang sudah mengajar, serta guru pra jabatan (calon guru-red), dapat mengikuti PPG. Setelah lulus, mereka mendapatkan sertifikat pendidik. Kita berharap, sertifikat ini juga bisa menjadi pertimbangan,” paparnya.

Hal tersebut ditegaskan, sebab calon guru yang belum mengajar dapat mendaftar PPPK dengan adanya sertifikat pendidik, maka seharusnya guru honorer yang sudah terdata dapodik atau sudah mengajar, serta memiliki sertifikat pendidik, memiliki nilai lebih.

“Sertifikat pendidik merupakan salah satu bukti kompetensi kemampuan guru dalam mengajar, sehingga guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik, juga harus lebih diprioritaskan dalam rekrutmen PPPK,” terangnya.

Diakui juga dengan adanya PPPK tersebut, nasib atau kesejahteraan guru dapat meningkat. Hal tersebut penting, sebab guru bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik para generasi penerus bangsa, sehingga kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan.

Lihat juga...