SUHAKAM Sesalkan Penolakan Pendaftaran Partai

KUALA LUMPUR – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), menyesalkan tindakan Kantor Pendaftaran Organisasi (RoS) yang menolak permohonan pendaftaran Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang) dan Partai Ikatan Demokratik Malaysia (MUDA) sebagai partai politik.

Dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, Sabtu, SUHAKAM menekankan, bahwa kebebasan berorganisasi adalah kebebasan dasar yang dijamin kepada setiap rakyat di bawah Pasal 10(1)(c) Undang-Undang Federal dan hak yang sama diatur di bawah Pasal 20(1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Sedunia (UDHR).

Sehubungan itu, komisi berpandangan, bahwa terdapat keperluan untuk mengkaji kembali Undang-Undang Organisasi 1966 karena berisikan aturan-aturan yang boleh dianggap tidak selaras dengan prinsip hak asasi manusia terutamanya hak berorganisasi.

Undang-undang Organisasi 1966 adalah undang-undang yang diberlakukan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran perkumpulan.

Sesuai Undang-undang, hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran masyarakat berada di bawah lingkup RoS.

Di masa lalu, SUHAKAM telah membuat rekomendasi tentang reformasi yang akan dilakukan terhadap Undang-Undang Perkumpulan, yang antara lain meliputi pelaksanaan kewenangan oleh RoS secara proporsional untuk tujuan undang-undang tersebut, peninjauan atas diskresi mutlak menteri untuk menyatakan masyarakat yang melanggar hukum, penyediaan jangka waktu tertentu untuk keputusan RoS tentang aplikasi pendaftaran dan komunikasi kepada pemohon tentang keputusan tersebut, dan kewajiban RoS untuk memberikan alasan untuk menolak atau tidak menanggapi aplikasi pendaftaran asosiasi.

Lihat juga...