Tak Gantikan UN, AKM Digunakan untuk Mengevaluasi Mutu Sistem Pendidikan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tidak akan menggantikan peran Ujian Nasional (UN), dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar siswa secara individu. Namun, AKM dapat menggantikan peran UN, sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Zaenal Arifin SPd MPd, sebagai pembicara dalam webinar bertema AKM yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, secara daring, Kamis (14/1/2021).

“Berbeda dengan UN, yang digunakan untuk menilai hasil belajar atau kemampuan siswa secara individu. AKM ini lebih untuk menilai mutu sistem pendidikan di satu satuan pendidikan atau sekolah. Bisa juga untuk menilai mutu satu daerah, misalnya kabupaten atau provinsi. Jadi mutu sistemnya yang dinilai,” terangnya.

Dipaparkan, secara lebih lanjut, AKM merupakan salah satu grand desain penilaian, komponen lain dari Asesmen Nasional yakni Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar.

“Mutu satuan pendidikan, dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu AKM, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar,” tambahnya.

Dijelaskan, khusus AKM, untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi matematika (numerari) siswa.

“Namun jangan dibayangkan, jika yang dinilai kemudian hanya Bahasa Indonesia dan Matematika saja, namun keseluruhan. AKM Literasi dikembangkan, tidak hanya untuk pelajaran Bahasa Indonesia saja, namun juga pelajaran agama, IPA, IPS dan lainnya. Demikian juga, kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM. Numerasi, juga dikembangkan melalui berbagai bidang pelajaran lain,” lanjutnya.

Lebih lanjut dipaparkan, secara umum ada tiga perbedaan mendasar antara UN dan AKM. Dilihat dari segi jenjang pendidikan, UN hanya untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, sedangkan AKM di seluruh jenjang dari SD/MI ke atas.

“Demikian juga untuk level siswa, jika UN dilaksanakan pada akhir masa studi, atau di kelas IX untuk SMP sederajat dan kelas XII pada SMA/SMK sederajat, pada AKM dilakukan pada satu jenjang sebelumnya, yakni di kelas V, VIII dan XI,” terang guru SMPN 2 Kroya Cilacap tersebut.

Selain itu, jika UN dilaksanakan oleh seluruh siswa pada level IX dan XII, berbeda dengan AKM yang dilakukan hanya pada sebagian siswa sebagai sampel. “Hal ini dilakukan, karena kembali ke fungsi AKM sebagai pengukur mutu pendidikan dari suatu sekolah atau wilayah, jadi tidak perlu diikuti oleh semua siswa,” tandasnya.

Pembicara lainnya, Nurcholis Spd dari SDN 3 Purwasaba Banjarnegara, memaparkan konsep Asesmen Nasional pada dasarnya merupakan penilaian mutu sekolah, madrasah dan program kesetaraan dari jenjang dikdasmen.

“Dasar penilaian mutu sekolah dilihat dari hasil belajar siswa dan kualitas proses pembelajaran serta iklim satuan pendidikan,” lanjutnya.

Secara umum, Asesmen Nasional menggunakan tiga instrumen yakni AKM, yang berfungsi untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa, kemudian Survei karakter lebih untuk mengukur sikap dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Serta, Survei Lingkungan Belajar yang mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas atau di tingkat sekolah.

Asesmen Nasional tersebut diharapkan, dapat menjadi potret kualitas pembelajaran, sekaligus menjadi umpan balik sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran.

“Seharusnya, kita sebagai guru, bisa mengubah paradigma. Ibaratnya, kita seperti bank, kita memberikan pinjaman lalu meminta kembali, tapi tanpa melihat apakah siswa didik memanfaatkan ilmu yang kita berikan,” terangnya.

Harapannya, sebagai pendidikan mulai berbenah dan merefleksi apakah selama ini, pembelajaran di sekolah, sudah mengarah bagaimana anak dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan pada kehidupan sehari-hari.

Lihat juga...