Tambang Galian Pasir dan Batu di Sikka Berdampak Buruk

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Tambang Galian C berupa pasir dan batu di belakang perumahan warga di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai berdampak buruk sebab dapat merusak lingkungan.

Tambang tersebut juga dinilai telah memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat karena tambang tersebut tidak lagi mengedepankan daya dukung lingkungan.

“Tambang Galian C tidak mengedepankan daya dukung lingkungan yang ada, misalnya kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya,” kata mantan Direktur WALHI NTT, Carolus Winfridus Keupung, saat dihubungi Cendana News, Rabu (13/1/2021).

Mantan Direktur WALHI NTT, Carolus Winfridus Keupung, saat ditemui Cendana News di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (13/1/2021). Foto: Ebed de Rosary

Win, sapaannya mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 67 dikatakan, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ia menegaskan, pasal 68 dikatakan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan Pasal 69 (1) dikatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

“Proses perusakan lingkungan yang membawa dampak buruk tersebut dilakukan secara sengaja. Untuk itu harus dinyatakan sebagai suatu kejahatan lingkungan,” tegasnya.

Untuk itu pula, kata Win, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan tersebut serta perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap semua penambangan pasir yang ada di Kabupaten Sikka.

Dikatakannya, terdapat banyak perusahaan melakukan penambangan pasir dan batu yang meresahkan masyarakat sehingga pemerintah harus bisa memetakan kepentingan komunitas dan kepentingan perusahaan atau koorporasi.

Ia menambahkan, merujuk pada surat penegasan Bupati Sikka, tanggal 30 Desember 2019 dengan nomor DLH 660 4/360/XII/2019, terdapat 5 perusahaan yang diberi izin melakukan penambangan di Waigete yaitu PT Bumi Indah, PT Egon Perkasa, PT Kompak Indah, PT Nusa Tenggara Jaya dan PT CRI.

“Surat penegasan ini menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap kegiatan penambangan tersebut. Seharusnya hal itu terjadi pada saat awal penambangan pasir dan batu tersebut,” ungkapnya.

Saat ini, tandas Win, dengan adanya kasus banjir bandang yang pernah terjadi harusnya pemerintah menindak berbagai perusahaan yang melakukan perusakan tersebut.

Sementara itu, Yosef Lehan, salah seorang warga Kecamatan Waigete menyebutkan, aktivitas perusahaan untuk melakukan penambangan Galian C di Kecamatan Waigete dilakukan guna menyuplai material untuk pembangunan Waduk Napun Gete.

Menurut Yosef, harusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melakukan pengawasan agar aktivitas perusahaan tidak merusak lingkungan dan melakukan reklamasi.

“Pemerintah harus mengawasi pekerjaan perusahaan agar tidak merusak lingkungan dan bisa menyebabkan banjir saat musim hujan,” sarannya.

Lihat juga...