Terkait Limbah Tahu, Kinerja Gakum Lingkungan Hidup Bekasi Dipertanyakan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Kinerja Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, dipertanyakan. Selama ini belum mengambil tindakan tegas terkait dampak lingkungan dari pencemaran oleh puluhan industri tahu di wilayah setempat sesuai laporan yang telah diberikan Tim Patroli Sungai bentukan Dinas LH Jawa Barat.

Padahal semua pengelola tahu yang dilaporkan oleh Tim Patroli Sungai LH Jabar tersebut sudah dikumpulkan di masing-masing kelurahan untuk diberi arahan dari Gakum LH Kota Bekasi dan telah dinyatakan melanggar lingkungan hidup akibat pembuangan limbah langsung ke kali tanpa ada pengolahan sebelumnya.

Namun sampai sekarang sistem pembuangan limbah industri tahu tersebut seperti di Kelurahan Jatimurni tidak ada perubahan masih seperti biasa. Terpantau belum ada perbaikan sistem pembuangan ke Kali Sunter, begitu pun di tempat lainnya seperti Jatiranggon, ataupun di Jatirasa yang langsung membuang limbah ke Sungai Cikeas.

“Fungsi penegakan hukum dari Dinas LH di mana ya? Kok masih dibiarkan sistem pembuangan limbah industri tahu tidak ada perubahan. Padahal survei, panggil sudah dilakukan tapi tidak ada penegakan, lihat sendiri limbah masih mengalir langsung ke Kali Sunter tanpa ada IPAL,”ungkap Maman Warman, Tim Patroli Sungai LH Kota Bekasi, kepada Cendana News, mempertanyakan Kinerja Gakum LH Kota Bekasi, Rabu (6/1/2020).

Melihat kondisi sistem pengelolaan limbah dari industri tahu yang telah disurvei oleh Gakum LH Kota Bekasi, ia mengaku pesimis persoalan limbah yang langsung dibuang ke sungai bisa teratasi dengan maksimal di wilayah Kota Patriot.

“Ini, diberi laporan kasus kecil indusri limbah tahu yang sangat mudah dibenahi, tapi kinerja Gakum hasilnya masih nol. Tidak ada perubahan buktinya industri tahu masih belum ada perubahan terkait sistem limbahnya. Apalagi kalau kami kasih laporan perusahaan besar,” tukasnya.

Maman memaklumi bahwa mereka adalah pelaku usaha industri, tapi Gakum, harusnya ada tindakan tegas agar para pengusaha tersebut bisa memperhatikan sistem lingkungan, tidak merusak kali alam yang berdampak kepada banyak orang.

Mubarok, salah satu pengusaha tahu di wilayah Kelurahan Jatiranggon ditemui Cendana News, mengaku bahwa sudah dipanggil dari Dinas Lingkungan Hidup dan diberi arahan. Tapi dia mengaku belum ada arahan apa pun karena masih menunggu konsultan lingkungan hidup.

Mubarok (kanan), pengusaha tahu di wilayah Kelurahan Jatimurni, Pondok Melati, ditemui di lokasi industri, mengaku, masih menunggu arahan seperti apa sistem pembuangan limbah yang ideal, Rabu (6/1/2021). Foto: Muhammad Amin

“Saya sudah tiga kali dipanggil ke Dinas LH, tapi di lingkungan ini ada enam industri tahu, bukan saya sendiri. Saya ikut saja jika ada petunjuk jelasnya, tapi sampai sekarang belum ada. Masih menunggu seperti apa bentuk sistem pembuangan airnya,” ungkap Mubarok.

Sementara, Kasi Gakum LH Kota Bekasi, Ufah, dikonfirmasi terpisah terkait belum adanya perubahan sistem pembuangan limbah dari industri tahu di wilayah Jatiranggon atau di tempat lainnya yang telah disurvei mengaku, telah memberi arahan kepada para pengusaha untuk melengkapi dokumen dan izin.

“Apa yang dilaporkan terkait industri tahu sudah dipanggil pengusaha tahunya. Mereka diberi arahan suruh buat dokumen dan izin-izinnya sama Pak Kabid langsung,” tukasnya.

Lihat juga...