Tersangka Kasus Korupsi Pemecah Ombak Ditahan Kejati Sulut

Tim penyidik Kejati Sulut saat akan mengantarkan tersangka ke Rutan Polresta Manado, Kamis (21/1/2021) – foto Ant

MANADO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut), menahan salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak, di Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (21/1/2021).

“Hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka AMP alias Alex 50 tahun,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, A Dita Prawitaningsih SH MH, melalui Kasi Penkum Humas Kejati Sulut, Theodorus Rumampuk SH.MH, di Manado, Kamis (21/1/2021).

Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/P.1/Fd.1/01/2021, tertanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A. Dita Prawitaningsih SH.MH Tersangka ditahan di Rutan Polresta Manado selama 20 hari, sejak 21 Januari hingga 9 Februari 2021.

Tersangka, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai, yang dilakukan di Desa Likupang. Kegiatan ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekira Rp8,8 miliar.

Tersangka, diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tim penyidik dalam perkara tersebut adalah, Eko Prayitno SH.MH, Reinhard Tololiu SH.MH, Andi Usama Harun SH.MH, Widarto Adi Nugroho SH.MH, Ivan Nusu Parangan SH.MH, Lukman Effendy SH.MH, Noval Thaher SH, Alexander Sulung SH, Marianty Lesar SH, Stevy S. Tatilu S.Pd. SH.MH, Christiana O. Dewi SH, dan Mitha Ropa, SH.

Sebelumnya, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang pada BPBD Minahasa Utara TA 2016, ada kerugian negara sekira Rp8,8 miliar. Kejaksaan telah menetapkan sejumlah tersangka diantaranya, JT Mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB 2016, RT sebagai KPA, SHS sebagai PPK serta RM sebagai kontraktor dan telah menjalani sidang di pengadilan. (Ant)

Lihat juga...