Warga Bantaran Sungai Progo Laporkan Oknum Perusahaan Penambangan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

YOGYAKARTA — Sejumlah warga bantaran sungai Progo, yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), secara konsisten dan tegas menyatakan menolak aktivitas penambangan pasir oleh perusahaan dengan menggunakan alat berat di kawasan dusun mereka.

Setelah melakukan berbagai upaya mulai dari aksi protes, mengirimkan surat penolakan ke Gubernur DIY berserta jajarannya, hingga melakukan audiensi ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), mereka akhirnya melaporkan dugaan kasus pemalsuan dokumen sosialisasi oleh oknum perusahaan penambangan pasir tersebut.

Puluhan warga yang berasal dari sejumlah dusun seperti Jomboran, Pundak Wetan, Wiyu serta Nanggulan, yang masuk dalam wilayah desa Sendang Agung, Minggir, Sleman, mendatangi Lambaga Bantuan Hukum Janoko untuk mendampingi upaya pelaporkan kasus tersebut ke Polda DIY belum lama ini.

Nur Miswari S Bacan, selalu kuasa hukum dan humas LBH Janoko, menyebut telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen sosialisasi oleh oknum pihak perusahaan penambangan pasir, pada saat proses pengurusan ijin aktivitas penambangan di wilayah dusun Jomboran.

Dimana dalam dokumen sosialisasi yang dikeluarkan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, yang menjadi alasan terbitnya ijin IUP produksi aktivitas penambangan pasir tersebut, terdapat dua nama warga Jomboran atas nama Sukardi dan Bayu Irawan.

“Padahal faktanya, Sukardi dan Bayu Irawan tidak pernah pernah datang apalagi menandatangani sosialisasi tersebut. Dampaknya mereka tercemar nama baiknya di masyarakat. Karena selama ini seluruh warga menolak tegas adanya penambangan pasir menggunakan alat berat di desa Jomboran,” ungkapnya Rabu (27/01/2021).

Atas dasar itulah warga yang tergabung dalam PMKP didampingi LBH Janoko langsung melaporkan dugaan kasus pemalsuan dokumen tersebut ke Polda DIY. Mereka berharap agar laporan tersebut bisa segera diproses serta ditindaklanjuti. Menjadi alasan pertimbangan pencabutan ijin aktivitas penambangan oleh perusahaan dengan menggunakan alat berat di dusun mereka.

Nur Miswari S Bacan, kuasa hukum dan humas LBH Janoko saat memberikan keterangan, Rabu (27/1/2021). Foto: Jatmika H Kusmargana

Sebagaimana diketahui, khawatir lingkungan sungai di sekitar tempat tinggal mereka rusak, sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) secara konsisten menolak tegas aktivitas penambangan oleh sejumlah perusahaan dengan alat berat.

Mereka yang berasal dari sedikitnya empat dusun yakni dusun Jomboran, Pundak Wetan, Wiyu serta Nanggulan, yang masuk dalam wilayah desa Sendang Agung, Minggir, Sleman mempertanyakan proses penerbitan ijin aktivitas penambangan yang dikeluarkan pihak terkait.

“Kita tahu dua perusahaan penambangan yang ada disini sudah memegang ijin resmi. Namun yang kita persoalkan adalah penerbitan ijin tersebut. Karena kita menilai ada mal administrasi. Baik itu sosialisasi sepihak, maupun adanya pemalsuan dokumen oleh perusahaan” ujar Iswanto, Koordinator PMKP, belum lama ini.

Iswanto mengatakan saat awal penerbitan ijin, pihak perusahaan hanya melakukan sosialisasi sepihak pada sejumlah warga di satu dusun saja. Yakni warga dusun Sawo. Padahal di desa Sendang Agung sendiri terdapat sebanyak 15 dusun. Artinya ada ratusan warga di 14 dusun yang tidak dilibatkan.

Sementara itu hingga saat ini belum ada tanggapan apapun, dari sejumlah pihak terkait adanya laporan dugaan kasus pemalsuan dokumen sosialisasi ini. Baik itu dari pihak perusahaan penambangan, maupun instansi terkait.

Lihat juga...