Asuransi AUTP, Cegah Kerugian Gagal Panen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Ancaman bencana alam hingga hama penyakit, menjadi faktor yang dapat menggagalkan budi daya pertanian padi. Jika hal tersebut terjadi, petani menjadi pihak yang paling dirugikan, selain tidak mendapatkan hasil panen, mereka juga kehilangan biaya produksi.

“Risiko bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor, hingga serangan hama penyakit seperti wereng, belalang hingga ulat, menjadi ancaman bagi pertanian padi. Jika terjadi, petani bisa mengalami kerugian. Itu sebabnya, kita dorong agar mereka ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP),” papar Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Tri Susilarjo, saat dihubungi di Semarang, Selasa (23/2/2021).

Dipaparkan, melalui program AUTP, lahan persawahan milik petani tersebut mendapat perlindungan ketika terkena bencana atau serangan hama, hingga gagal panen.

“Ketika lahan persawahan mereka gagal panen, maka peserta AUTP ini  mendapat ganti rugi dari pihak penyelenggara asuransi, sehingga diharapkan kerugian petani bisa dicegah. Mereka memiliki modal lagi, untuk memulai musim tanam,” terangnya.

Di satu sisi, pihaknya juga memberikan bantuan pembayaran premi AUTP bagi petani kategori tidak mampu atau miskin.

“Seluruh biaya keikutsertaan AUTP yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Jateng, digratiskan. Untuk tahun 2021 ini, kita alokasikan untuk 20 ribu hektare sawah yang tersebar di 29 kabupaten di Jateng, seperti Sragen, Grobogan, Pemalang, Brebes, Kudus, Demak, Kebumen, Purworejo, Blora, Sukoharjo, Klaten dan Wonogiri. Daerah tersebut kita nilai memiliki risiko bencana dan serangan hama yang tinggi,” terangnya.

Dijelaskan, jika ditotal luas persawahan di Jateng, yang sudah terlindungi AUTP mencapai 100 ribu hektare.

“Kalau total AUTP Provinsi diakumulasikan dari tahun 2019 mencapai 100.000 hektare. Kegiatan AUTP dari APBD sifatnya untuk penanggulangan kemiskinan, jadi memang dikhususkan untuk petani miskin. Semua premi yang ditanggung, itu dibayarkan provinsi. Selebihnya, juga ada AUTP yang dilakukan secara mandiri oleh para petani,” tegasnya.

Sementara, Kepala Distanbun Jateng, Suryo Banendro, memaparkan, AUTP ini menjadi bagian dari upaya pemerintah, untuk membantu petani, dalam mengurangi kerugian akibat gagal panen.

Kepala Distanbun Jateng, Suryo Banendro, saat dihubungi di Semarang, Selasa (23/2/2021). Foto: Arixc Ardana

“Kita terus dorong agar petani padi di Jateng, bisa ikut semua. Untuk petani yang tidak mampu, juga sudah kita data untuk diberikan bantuan pembayaran preminya. Tahun ini ada 20 ribu hektare sawah milik atau digarap petani tidak mampu, yang kita bantu bayarkan premi asuransi,” terangnya.

Melalui asuransi tersebut, maka lahan persawahan tersebut akan terlindungi. Dirinya mencontohkan bencana banjir yang menerpa sejumlah wilayah di Jateng, turut berdampak pada kerusakan areal persawahan.

“Dengan adanya AUTP ini, persawahan yang padinya tergenang banjir, dapat mengajukan klaim karena asuransi ini juga memberikan jaminan atas lahan garapan petani ketika dilanda banjir atau serangan hama,” terangnya.

Proses ganti rugi tersebut, akan menunggu hasil verifikasi dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai operator program asuransi tersebut. Ketika, tingkat kerusakan sekitar 75 persen, maka klaim akan bisa cair.

“Kalau untuk AUTP dari provinsi, maksimal luasan yang bisa diasuransikan 0,5 hektar. Karena kita ingin membantu petani yang kurang mampu. Sementara klaimnya jika puso, adalah Rp 6 juta per hektar per musim tanam,” sebutnya.

Ditambahkan, program AUTP Jateng juga disinergikan dengan AUTP yang berasal dari APBN. Tahun ini, jumlah luasan sasaran asuransi padi, dari pemerintah pusat mencapai 156.350 hektare.

Namun berbeda dengan AUTP dari APBD Jateng, yang seluruhnya digratiskan, untuk AUTP dari APBN atau pemerintah pusat, petani masih diminta untuk ikut membayar premi.

“Besaran premi masih relatif terjangkau. Untuk AUTP dari APBN, petani diminta untuk ikut membayar Rp 36 ribu per hektare per musim tanam. Angka tersebut merupakan 20 persen dari total premi sebesar Rp 180 ribu per hektare per musim tanam, yang seharusnya dibayar. Jadi sisanya Rp 144 ribu, dibayarkan pemerintah melalui APBN,” terangnya.

Meski masih menanggung premi, namun keuntungan dari AUTP APBN berupa luasan lahan yang bisa ditanggung asuransi bisa mencapai dua hektare.

“Kita harapkan AUTP baik dari Pemprov Jateng ataupun dari Pemerintah Pusat, dapat dimanfaatkan oleh petani, untuk meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen akibat bencana atau serangan hama,” pungkasnya.

Lihat juga...