Aviliani Sebut UMKM Motor Penggerak Ekonomi Nasional

Editor: Koko Triarko

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, pada webinar bertajuk 'Menakar Untung Rugi Lembaga Pengelola Investasi  di Jakarta, yang diikuti Cendana News, Rabu (3/2/2021). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, mengatakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor utama yang terdampak pandemi Covid-19 karena selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak tidak adanya transaksi.

“Covid-19 terdampak utama itu UMKM. Mereka rata-rata tidak memiliki cadangan uang untuk bertahan. Jadi, hampir 50 persen UMKM yang ada d Indonesia tutup gara-gara PSBB. Beda dengan krisis 1998 dan 2008 yang kena duluan justru perusahaan-perusahaan,” ungkap Aviliani, kepada Cendana News, saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, pada triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mulai tumbuh, tapi belum signifikan. Pasalnya, transaksi atau daya beli konsumen baru berada di angka 50 persen. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku UMKM tidak bisa bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Persoalannya, kata dia, permintaan dan penawaran (supply dan demand) produk-produk UMKM yang menurun. Sehingga indeks keyakinan konsumen sangat diperlukan, agar masyarakat yang mempunyai uang didorong untuk yakin membelanjakan uangnya.

“Tapi kalau tidak yakin untuk belanja, maka kecenderungan mereka menyimpan uangnya. Akibatnya tidak ada transaksi. Ini berdampak ekonomi jadi stagnasi,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengungkap, pada 2020 penurunan indeks keyakinan konsumen turun di bawah 100. Angka ini mengartikan, bahwa masyarakat tidak yakin untuk membelanjakan uangnya.

“Kita berharap, di Februari  ini sudah di atas 100, sehingga ada keyakinan orang untuk membelanjakan uangnya, bukan malah menyimpan,” imbuhnya.

Dalam badai Covid-19, Aviliani mengingatkan sangat penting untuk menjaga keseimbangan umat, mengingat ketimpangan ekonomi masih tinggi.

“Di Indonesia ini ekonominya letter K, artinya dalam kondisi krisis ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesenjangan ini yang harus kita kurangi,” tandasnya.

Menurutnya, peran pemerintah dan semua komponen dalam mengurangi kesenjangan itu tidak sekadar membagi-bagikan uang untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun pemberdayaan berkelanjutan bagi UMKM dan masyarakat.

Upaya pemberdayaan inilah yang terpenting, karena yang sekarang ini dilakukan pemerintah hanya untuk menutup kebutuhan ketika awal pandemi. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah menganggarkan Rp200 triliun untuk membantu karyawan yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan UMKM yang tutup.

“Tapi kan tidak mungkin mereka diberikan uang terus-menerus. Kita tetap harus mengarahkan pada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan ini menurut saya yang belum dilakukan secara berkelanjutan, tapi sifatnya baru politis,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, bersifat politis ketika akan pemilihan presiden (Pilpres) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah), kegiatan bagi-bagi uang sangat gencar dilakukan. Namun, setelah terpilih menjadi lupa dengan janji untuk mensejahterakan pelaku UMKM.

Padahal, menurutnya  desentralisasi atau otonomi itu sudah terjadi perpindahan uang dari pusat ke daerah, tapi kesejahteraan masyarakat dan pelaku UMKM tidak tercapai.

“Inilah kegagalan kontrol publik dan juga terhadap kebijakan pemerintah harus menjadi motivasi ke depan, dalam upaya pemberdayaan UMKM,” tukasnya.

Dia mengungkap, bahwa UMKM di Indonesia harus naik kelas di tengah gempuran persaingan. Karena saat ini yang terjadi di Indonesia masih usaha besar yang jumlahnya 5.000 unit mendominasi hanya 0,1 persen transaksi, sangatlah lebih besar transaksinya 61 juta UMKM.

“Bagaimana mempertemukan pelaku UMKM agar bisa naik kelas? Ini dari sisi kalau mengurangi kesenjangan,” ujarnya.

Terbukti pula dalam penyerapan tenaga kerja, menurutnya perusahaan besar mendominasi aset besar, namun hanya bisa menyerap 2 persen tenaga kerja. Sedangkan UMKM bisa menyerap 97 persen tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)  dan data Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro tercatat ada 62 juta atau 98,70 persen di Indonesia per 2017. Omzetnya mencapai Rp300 juta per tahun. Sedangkan, usaha kecil tercatat ada 757.090 unit dengan omzet mencapai di atas Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.

Usaha menengah tercatat 58.627 unit dengan omzet mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun. Sementara usaha besar omzet mencapai lebih dari Rp50 miliar per tahun.

“Jumlah UMKM sangat besar dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97 persen. Tapi, sayangnya mereka masih belum terlihat naik kelas. Makanya, perlu ada  pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

Kembali dia menegaskan, bahwa UMKM memiliki peranan besar terhadap ekonomi nasional.

“Berdasarkan data world bank, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61 persen di 2020. Ini bukti UMKM motor penggerak ekonomi nasional,” pungkasnya.

Lihat juga...