Banyumas Dampingi Perizinan Homestay Desa Wisata

Editor: Koko Triarko

PURWOKERTO – Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas, saat ini tengah gencar melakukan pendampingan proses perizinan homestay yang dikelola desa-desa wisata. Dari 15 desa wisata yang ada, sebanyak 13 desa di antaranya sudah dilakukan pendampingan dan izin homestay sudah turun.

Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Wakhyono, mengatakan perizinan resmi homestay sangat diperlukan, supaya pengelolaan homestay lebih profesional. Sebab, selain melakukan pendampingan dalam kepengurusan izin, Dinporabudpar juga melakukan pelatihan pengelolaan homestay.

Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Wakhyono (kaos biru), saat memberikan pengarahan perizinan homestay di Banyumas, Minggu (28/2/2021). -Foto: Hermiana E. Effendi

“Kita terus dorong agar homestay-homestay di desa wisata tersebut memiliki legalitas dan pengelolaannya juga lebih baik, lebih profesional. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan hunian homestay,” katanya, Minggu (28/2/2021).

Lebih lanjut Wakhyono menjelaskan, saat ini dari 13 desa wisata yang sudah dilakukan pendampingan, total izin yang turun sudah mencakup 82 homestay. Untuk tiap desa, homestay yang dikelola bervariatif, ada yang hanya 5 rumah, ada juga yang sampai di atas 20 rumah.

Pelatihan pengelolaan homestay sudah mulai dilakukan Dinporabudpar sejak akhir tahun lalu. Homestay didorong untuk mengunggulkan kearifan lokal, mulai dari sisi hidangan yang mengutamakan makanan lokal, hingga nuansa dan suasana homestay yang tetap menjaga ciri khas desa. Namun, dari sisi pelayanan tetap harus profesional.

“Keberadaan homestay ini sangat mendukung pengembangan desa wisata, sehingga harus berjalan beriringan. Untuk pelatihan standar pelayanan homestay sudah kita berikan. Sedangkan untuk tarif homestay sendiri tetap diserahkan kepada pengelola, karena harus disesuaikan dengan kondisi homestay serta pelayanan yang diminta oleh wisatawan. Misalnya, jika wisatawan hanya menginap saja, hanya dikenakan biaya Rp50.000 semalam, namun jika ditambah dengan pelayanan makanan dan minuman, tarif menginap naik menjadi Rp100.000 per malam,” terangnya.

Sementara itu, 13 desa yang sudah turun perizinan homestay-nya yaitu, Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen, Desa Samudra Kecamatan Gumelar, Desa Cikakak Kecamatan Wangon, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati, Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen, Desa Cirahap Kecamatan Lumbir, Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, serta Desa Karangsalam, Kemutug Lor dan Karangtengah Kecamatan Baturaden dan lainnya.

Sedangkan dua desa yang belum melakukan pengajuan perizinan homestay, yaitu Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh dan Desa Karanggintung Kecamatan Kalibagor.

Salah satu pengelola homestay di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Yanto, mengatakan saat ini hunian pada homestay berangsur mulai ramai. Meskipun tidak sebanyak sebelum pandemi, minimal sudah ada wisatawan yang menginap di homestay.

“Saya ada satu homestay dengan dua kamar, akhir pekan sudah mulai ada yang menginap dari wisatawan lokal saja. Semoga saja ke depan setelah pandemi mereda, kunjungan wisatawan akan kembali normal,” harapnya.

Lihat juga...