BPTJ: Moda Angkutan Umum Harus Patuhi Prokes

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B. Pramesti, mengingatkan operator moda transportasi angkutan umum untuk tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan (prokes) dalam pengoperasian di masa pandemi Covid-19.

“Saat ini BPTJ, bersama Ombudsman, YLKI, tengah melakukan monitoring di beberapa stasiun kereta, terminal di wilayah Jabodetabek, dalam memastikan protokol kesehatan penumpang, sejak dua hari lalu,” ungkap Polana, dalam jumpa pers secara virtual yang diikuti Cendana News, Kamis (18/2/2021).

Dikatakan, jika ditemukan angkutan umum tidak mematuhi protokol kesehatan, maka BPTJ memberikan teguran. Jika tetap membandel, maka akan dicabut izin operasinya. Hal tersebut, demi kebaikan bersama dalam rangka mendukung upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19.

Untuk itu, dia meminta masyarakat, jika menemukan transportasi umum di wilayah Jabodetabek tidak mematuhi protokol kesehatan dapat dilaporkan.

Dalam kesempatan itu, Polana juga melaporkan dari hasil monitoring selama tiga hari terakhir di beberapa wilayah seperti terminal, stasiun kereta api, dan LRT, diketahui sejauh ini kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan terlihat baik.

“Petugas baik di stasiun, terminal dan penumpang sendiri, sejuah ini mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun masih ada beberapa yang belum menggunakan masker dengan tepat, seperti dipakai di bawah hidung,” jelas Polana.

Dijelaskan, monitoring yang dilakukan BPTJ baru sebatas imbauan keras agar moda transportasi baik kereta, LRT dan Trans Jakarta, dapat terus menjaga protokol kesehatan dalam beroperasi.

Ketika Cendana News menanyakan, apakah ada law enforcement dalam monitoring jika ditemukan masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan, Polana mengakui, sejauh ini aturan yang ada masih merupakan imbauan keras, belum masuk ke tindakan hukum tertentu.

“Memang di Peraturan Menteri tidak ada sanksi. Namun kebijakan pemerintah daerah itu bisa ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi-sanksi,” jelasnya.

Kendati demikian, bukan berarti tidak ada sanksi hukum yang membuat masyarakat bisa mengabaikan dan menyepelekan penerapan protokol kesehatan.

Karena itu imbuhnya, monitoring yang dilakukan adalah guna kepentingan masyarakat sendiri khususnya di Jabodetabek, yang bepergian menggunakan transportasi umum untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, pembersih tangan, dan menjaga jarak.

Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta BPTJ meningkatkan pengawasan di terminal bus dan angkutan umum. Dia menilai, di dua moda tersebut tingkat kepatuhan penumpangnya masih rendah terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Dari pantauan di lapangan peraturan prokes paling lemah di beberapa lokasi seperti stasiun dan teminal soal jaga jarak khususnya saat on board, dan tidak ada peringatan hal tersebut,” ujar Tulus.

Menurutnya, dari hasil pantauan di lapangan selama beberapa hari terakhir, implementasi Prokes di semua moda perlu ditingkatkan, khususnya terkait aspek edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penularan virus.

Kemudian, perlu ditingkatkan pula adanya rekayasa peringatan bahaya Covid-19 sebagai bentuk edukasi publik, dan penegakan hukum untuk konsistensi menjaga jarak. Hal lainnya harus ada upaya untuk peringatan kepada penumpang yang menggunakan masker medis non-standar, non-SNI.

“Lakukan pengawasan di terminal bus dan angkutan umum reguler, yang potensi pelanggarannya lebih besar,” sarannya.

Lihat juga...