Daerah Zona Merah COVID-19 di Sulteng Diminta Menerapkan PPKM

Ilustrasi - Virus Corona (COVID-19). ANTARA

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola, meminta pemerintah kabupaten dan kota, yang daerahnya dinyatakan zona merah penularan dan penyebaran COVID-19 mempertimbangkan pelaksana semi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Semi PSBB atau PPKM yang dimaksud antara lain, membatasi tempat kerja atau perkantoran, dengan menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home sebesar 75 persen. Sehingga yang bekerja dari kantor atau Work From Office hanya sebesar 25 persen, dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan. “Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (dalam jaringan) atau online,” katanya.

Hal tersebut sesuai Surat Edaran Gubernur Sulteng, No. 443/45/Dis.Kes, tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Sulteng. Untuk sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen.

Hanya saja dilakukan dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Kemudian melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan antara lain, pertama, kegiatan restoran makan atau minum di tempat 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran,” tandasnya.

Selanjutnya, pembatasan jam operasional untuk restoran, cafe, tempat hiburan masyarakat dan pusat perbelanjaan atau mall, sampai dengan pukul 20.00 WITA. Kemudian, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. “Mengizinkan tempat ibadah untuk tetap beroperasi dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” tambahnya.

Berikutnya, kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, dan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum. (Ant)

Lihat juga...