Digitalisasi Pendidikan Buka Celah Kebocoran Data

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Salah satu yang menjadi kekhawatiran para pengamat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan adalah potensi kebocoran data. Bukan datanya hilang tapi data disalin dan di-forecasting sebagai bentuk kolonialisme digital.

Founder Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, menjelaskan kolonialisme digital itu adalah penjajahan secara digital melalui teknologi dan konten.

“Banyak yang tidak menyadari hal ini. Semua hanya menikmati kenikmatan dan kenyamanan teknologi tanpa menyadari dengan apa mereka harus membayarnya. Apalagi ini berkaitan dengan pendidikan yang merupakan jati diri bangsa,” kata Ardi dalam Bincang Online Kebijakan Pendidikan yang dihadiri Cendana News, Kamis (11/2/2021).

Ardi Sutedja saat menjelaskan potensi kebocoran data pada penggunaan digitalisasi di sektor pendidikan, dalam bincang online kebijakan pendidikan, Kamis (11/2/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ia menegaskan, pendidikan itu adalah bidang strategis dan taktis yang memunculkan aura dan jati diri suatu bangsa. Artinya ini berkaitan dengan masa depan dan kedaulatan negara.

“Sekarang kalau semuanya dipengaruhi oleh budaya asing bagaimana? Kita jangan hanya melihat manfaat saja. Tapi juga risikonya. Harus disusun manajemen risiko, dengan melibatkan akademisi dan para ahli untuk melihat segala aspek,” ucapnya.

Hal tersebut penting untuk dilakukan, untuk menghindari masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk kolonialisme. Karena data pengguna di atas 150 juta itu merupakan angka yang sangat menarik bagi pengguna teknologi atau pebisnis.

“Kita jangan melihat kebocoran data itu sebagai data yang hilang secara fisik. Tapi data yang disalin untuk dianalisa, diprofiling sehingga pihak luar akan mampu melihat ke arah mana Indonesia akan menuju. Akhirnya, hanya karena ingin menikmati angin surga, ada harga mahal yang harus kita bayar,” tandasnya.

Senada, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan kekhawatiran yang sama.

“Akun pembelajaran yang di-launching itu menggunakan teknologi google. Dan produk pembelajaran yang targetnya akan dibagikan pada tahun 2021 sejumlah 500 ribu unit juga merupakan produk google. Itu kan teknologi asing, yang membuka potensi kebocoran data,” kata Indra.

Ia menyampaikan, Pakar IT Onno W Purbo pernah menyampaikan bahwa data pendidikan jangan sampai jatuh ke tangan asing.

“Karena pengampu data tersebut bisa melakukan forecasting atau kayak diprakirakan gitu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tentunya berhubungan dengan kedaulatan negara,” tuturnya.

Tapi, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbud Hasan Chabibie menyatakan bahwa mereka menjamin keamanan data pendidikan.

“Semua data diolah di Pusdatin. Dan kami selalu berkoordinasi dengan BSSN dan Kominfo untuk memantau setiap aplikasi dan kebocoran yang berpotensi membahayakan data,” tandasnya.

Lihat juga...