EBT Ditargetkan Penuhi 20 Persen Pembangkit Listrik Nasional

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus berupaya mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber pembangkit listrik utama di Indonesia. Pasalnya, sektor ketenagalistrikan yang saat ini masih didominasi bahan bakar fosil, merupakan penyumbang terbesar emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

“Kami menargetkan, pada 2024, sebanyak 20 persen pembangkit listrik di Indonesia berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT),” ujar Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas, Rachmat Mardiana, dalam Kick Off Workshop Programme Clean, Affordable, Secure Energy untuk Asia Tenggara (CASE SEA) yang diikuti Cendana News, secara virtual, Rabu (3/2/2021).

Untuk memuluskan target tersebut, Bappenas bekerja sama dengan German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety untuk mendukung upaya transisi menuju energi bersih melalui program CASE SEA.

“CASE merupakan agenda regional yang dilaksanakan di Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia melalui konsorsium yang terdiri atas Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Indonesia, Agora Energiewende, New Climate Institute (NCI), serta Institute for Essential Service (IESR), organisasi masyarakat sipil di Indonesia,” tandas Rachmat.

Pelaksanaan CASE di Indonesia juga bertujuan untuk mengubah narasi arah sektor energi secara substantif, khususnya sektor ketenagalistrikan di Indonesia menuju transisi energi ke arah energi bersih. Berlandaskan pada kebijakan berbasis bukti untuk pemenuhan komitmen Persetujuan Paris (Paris Agreement), yang menanamkan kerangka global untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menargetkan penurunan emisi GRK hingga 29 persen pada 2030. Selain itu, RPJMN 2020-2024 sebagai arah kebijakan pembangunan nasional juga telah menjadikan Pembangunan Rendah Karbon sebagai bagian dari Prioritas Nasional,” papar Rachmat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, memaparkan, besarnya potensi Indonesia dalam mengoptimalkan sumber EBT.

“Perkembangan energi bersih semakin menjanjikan, terutama didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan biaya investasi yang semakin murah. Sebagai implikasinya, pada 2030, membangun pembangkit listrik baru dari EBT akan lebih murah daripada mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas yang sudah ada di seluruh belahan dunia,” tukas Fabby.

Pengembangan EBT untuk menggantikan energi fosil juga bermanfaat dalam rangka mitigasi perubahan iklim akibat meningkatnya emisi GRK dari sektor pembangkitan. Sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi tinggi, Indonesia dituntut menurunkan konsumsi energi fosil dengan secepatnya, melakukan transisi ke energi bersih, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

“Dalam Rencana Umum Energi Nasional, pemerintah mempunyai target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025. Menurut analisis IESR, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menambahkan kapasitas EBT sekitar dua hingga tiga GW setiap tahun hingga 2025,” ungkap Fabby.

Namun, hasil analisis komprehensif IESR menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan hanya sebesar 250-350 Mega Watt. Sementara di sepanjang 2021, penambahan diperkirakan hanya mencapai sekitar 400-500 Mega Watt.

“Artinya, sebagai langkah mengatasi masalah selisih penambahan kapasitas tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan opsi-opsi pengembangan energi terbarukan yang berpotensi besar seperti PLTS, mulai dari skala besar hingga skala kecil (PLTS Atap). Indonesia perlu pendekatan khusus dalam merumuskan kebijakan transisi energi, mengingat profil Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan bahan bakar fosil tersebar di berbagai provinsi, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih,” pungkas Fabby.

Lihat juga...