Evaluasi Kinerja, Izin Operasional 20 PT di Jateng Dicabut

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Akreditasi atau penilaian kelayakan institusi perguruan tinggi (PT) dan program studi (prodi), diperlukan untuk menentukan kelayakan keduanya berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tidak hanya itu, melalui akreditasi juga menjamin mutu prodi dan PT, secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

“Berdasarkan data status akreditasi perguruan tinggi yang ada, per tanggal 25 Februari 2021 pukul 14.00 WIB, dari 246 PT di Jateng, sebanyak 5 PT terakreditasi A, 83 PT akreditasi B, 46 PT akreditasi C, 2 PT kategori Baik Sekali, 21 PT berkategori dan 89 PT belum terakreditasi,” papar Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jateng, Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA di kantor tersebut, Jalan Pawiyatan Luhur Semarang, Kamis (25/2/2021).

Berdasarkan data LLDikti Wilayah VI Jateng, tanggal 25 Februari 2021, dari 246 PT di Jateng, sebanyak 5 PT terakreditasi A, 83 PT akreditasi B, 46 PT akreditasi C, 2 PT kategori Baik Sekali, 21 PT berkategori dan 89 PT belum terakreditasi. Foto: Arixc Ardana

Melihat kondisi tersebut, pihaknya kemudian membentuk tim evaluasi kinerja PT, untuk melakukan evaluasi kinerja akademik khususnya bagi perguruan tinggi yang belum terakreditasi.

“Kita lakukan evaluasi dan pendampingan, sehingga bisa sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Hasilnya, dari puluhan PT yang masuk kategori tidak sehat atau belum terakreditasi tersebut, ada sebanyak 20 PT yang kita rekomendasikan atau usulkan ke Kemendikbud, untuk dicabut izin operasionalnya,” terangnya.

Langkah pencabutan izin operasional PT tersebut, juga dilakukan pada tahun 2019 lalu sebanyak 13 PT dan pada 2020, ada 5 PT yang dicabut izinnya atau ditutup.

“Selain diusulkan berupa pencabutan izin operasional, PT yang tidak sehat ini juga kita dorong agar bisa merger atau penggabungan dengan PT lain, yang lebih sehat. Hal ini dilakukan agar mahasiswa yang terdaftar atau berkuliah di PT tersebut, dapat segera diselamatkan. Mengingat berbagai lapangan pekerjaan saat ini, mempersyaratkan status akreditasi PT dari pelamar pekerjaan,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris LLDikti Wilayah VI Jateng, Dr. Lukman ST, M.Hum, menambahkan, ada beberapa faktor yang mendasari sebuah PT, bisa masuk kategori sehat atau tidak yaitu kelembagaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

“Selain itu, juga aspek lainnya yang harus diikuti, sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, dan sembilan instrumen penting dalam akreditasi PT, di antaranya visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, hingga luaran serta capaian tri dharma, yang secara keseluruhan mengukur tingkat ketercapaian standar akreditasi,” terangnya.

Lukman menandaskan, evaluasi menyeluruh atas perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah kerja LLDikti Wilayah VI Jateng tersebut, sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbud.

“Hal ini diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia, termasuk di Jateng. Secara regulasi diupayakan jumlah PT lebih sedikit, namun berkualitas, sehingga dapat melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa lebih baik. Daripada jumlah PT yang banyak, namun dalam kondisi tidak sehat, dan berdampak pada mahasiswa, baik secara kualitas, keberlangsungan studinya, serta pasca kelulusannya,” tandasnya.

Ditegaskan pula, pihak LLDikti Wilayah VI Jateng menjamin proses penyehatan perguruan tinggi di Jateng, tidak akan merugikan mahasiswa dan dosen, karena proses pengusulan untuk pencabutan izin operasional PT, dilakukan setelah mahasiswa dan dosen diselamatkan dengan ditawarkan pindah ke PT lain yang lebih sehat, dan bagi PT yang kurang sehat, diberikan tawaran untuk bisa merger dengan PT yang lain.

“Untuk nama-nama PT yang tidak sehat ini, tidak bisa kami sebutkan secara gamblang, namun masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui laman dashboard-lldikti6.kemdikbud.go.id. Di sana ada informasi lengkap, terkait status akreditasi baik institusi atau prodi, jumlah dosen dan kualifikasinya, serta sarana prasarana yang dimiliki PT di Jateng,”tandasnya.

Lukman menambahkan PT tidak terakreditasi tersebut, terdiri dari perguruan tinggi baru yang belum mengajukan akreditasi, maksimal dua tahun setelah didirikan. Atau perguruan tinggi lama, yang belum mengajukan akreditasi lagi, padahal masa akreditasi institusinya sudah kedaluwarsa atau habis.

“Jadi PT baru diberi waktu selama dua tahun, sejak pertama kali berdiri, untuk melengkapi syarat akreditasi. Namun ternyata dalam dua tahun tersebut, mereka tidak bisa. Sedangkan untuk PT lama, umumnya karena akreditasi mereka sudah habis masa berlakunya, namun belum melakukan re-akreditasi,” paparnya.

Di lain sisi, pihaknya juga memperketat izin pendirian PT dan pembukaan prodi baru. Hal tersebut diharapkan, akan meminimalisir pertambahan PT yang tidak sehat, dan merugikan mahasiswa.

“PT juga diimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming dari oknum-oknum, yang mengaku dapat membantu mempercepat proses pendirian PT maupun pembukaan prodi baru, dengan imbalan tertentu. Karena semua proses tidak dipungut bayaran sama sekali. Serta dipastikan harus memenuhi syarat, jika syarat tidak lengkap dipastikan tidak diberikan izin,” tandas Lukman.

Lihat juga...