FPPB Sikka Desak DLH Segera Lakukan Penanaman Pohon

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan penanaman pohon di daerah hulu atau kawasan hutan.

Hal ini mengingat dalam rentang waktu sebulan sudah terjadi tiga kali banjir bandang di wilayah timur Kota Maumere di Kecamatan Waigete dan dua kali terjadi di wilayah barat di Kecamatan Mego dan Paga.

“Harus dilakukan penanaman pohon segera apalagi saat ini musim hujan,” tegas Ketua FPPB Sikka,  Carolus Winfridus Keupung saat dihubungi Cendana News, Jumat (12/2/2021).

Ketua FPPB Sikka, Carolus Winfridus Keupung saat ditemui di kantor Wahana Tani Mandiri di Kelurahan Beru, Kota Maumere, Kamis (11/2/2021). -Foto: Ebed de Rosary

Win sapaannya mengatakan, kejadian bencana banjir bandang mengindikasikan daerah tangkapan air di bagian puncak sudah gundul dan harus segera dihijaukan kembali. Bila tidak dilakukan, kata dia, maka dikhawatirkan dalam waktu beberapa tahun ke depan bencana banjir bandang akan lebih besar terjadi.

Ia juga meminta agar dilakukan pengecekan seluruh kawasan hutan di luar hutan lindung dan hutan produksi untuk memastikan tidak terjadi aksi penggundulan hutan.

“Dinas Lingkungan Hidup harus diperintahkan untuk mengecek kawasan hutan di luar hutan produksi dan hutan lindung.Jangan nanti kejadian banjir terus berulang dan mengakibatkan banyak korban lalu kita semua kaget,” ungkapnya.

Win mengakui selama ini aksi pengrusakan kawasan hutan dan daerah tangkapan air tidak diawasi. Dia sebutkan, DLH Sikka juga tidak pernah melakukan monitoring secara berkala kawasan hutan dan pemetaan daerah sekitar mata air.

“Tidak ada program yang jelas dan terukur mengenai kegiatan konservasi di wilayah daerah tangkapan air sehingga tidak heran masyarakat sesuka hati menebang pohon dan menggunduli hutan,” sesalnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menyebutkan, perlu penguatan dan perluasan kawasan hutan konservasi tegakan di NTT.

Terutama, kata Umbu Wulang, untuk pulau-pulau kecil seperti Sabu dan Rote serta penghentian alih fungsi kawasan hutan dan melakukan konservasi di kawasan-kawasan kritis.

“Mencegah dan menghentikan illegal logging di NTT dan mengedepankan pengelolaan dan perlindungan hutan berbasis komunitas rakyat,” tegasnya.

Umbu Wulang juga meminta pengakuan hutan-hutan adat dan pembuatan hutan-hutan desa yang pro pada konservasi tanah dan air.

Lihat juga...