Gerakan ‘Jateng di Rumah Saja’ Mendapat Penolakan Sejumlah Kalangan

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Gerakan Jateng di Rumah Saja, yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, serta tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah selama dua hari pada Sabtu dan Minggu (6-7/2/2021) mendatang, mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 443.5/000/933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan kepada bupati dan wali kota se-Jateng.

Dalam surat tersebut, ditandaskan dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19, selama dua hari (6-7/2/2021), dilakukan pembatasan kegiatan secara total.

Termasuk penutupan toko atau mal, pasar tradisional, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan  dengan tanpa mengundang tamu, penutupan jalan atau peniadaan car free day, serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, menilai hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat dunia usaha di Jateng.

“Justru sebaliknya, ingin membantu dunia usaha untuk terus berkembang. Namun di lain pihak, apakah keputusan tersebut benar-benar jitu, untuk memutus Covid-19? Ini masih perlu diuji,” paparnya, melalui webinar secara daring di Semarang, Rabu (3/2/2021).

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, menilai penerapan sanksi yang tegas kepada pelanggar prokes, lebih efektif dibanding kebijakan pembatasan kegiatan, secara daring di Semarang, Rabu (3/2/2021). -Foto Arixc Ardana

Dijelaskan, dari pandangan para pengusaha, kunci penanganan pandemi Covid-19 yakni perlu ketegasan dan sanksi yang nyata bagi pelanggar protokol kesehatan. “Hal ini yang kita lihat, belum dilakukan sungguh-sungguh,” terangnya.

Itu sebabnya, kemudian menjadi pertanyaan apakah dengan tidak melakukan kegiatan di luar rumah pada Sabtu-Minggu, bisa berdampak efektif pada upaya memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19.

“Lalu bagaimana dengan hari-hari lainnya? Apakah di hari lain itu, tidak terjadi penyebaran Covid-19? Kan tetap ramai juga. Kalau protokol kesehatan tidak dilakukan dengan baik, dengan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya, ya sama saja,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jateng, Billy Dahlan. Dijelaskan, kebijakan tersebut dinilai tidak mendukung dunia usaha.

“Kita nilai kebijakan ini tidak pro dunia usaha. Termasuk perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kita juga sudah sampaikan penolakan. Sebab meski PPKM toh angka Covid-19 juga tetap tinggi. jadi tidak efektif dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” terangnya.

Dirinya pun mempertanyakan, apakah tidak ada cara lain dalam pencegahan penyebaran Covid-19, selain dengan penerapan pembatasan waktu operasional, seperti halnya kebijakan penutupan usaha selama dua hari, yang sudah berkali-kali dilakukan dan dinilai tidak efektif.

Billy juga menandaskan, dengan adanya pembatasan tersebut, sangat berimbas pada dunia usaha.

“Saya contohkan diri saya sendiri, yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata,  sangat terdampak. Efeknya dari PPKM berimbas pada hotel yang kita kelola, khususnya di Jawa Bali. Satu kali periode PPKM kita kehilangan pendapatan Rp 200-300 juta per hotel. Sementara untuk seluruh Indonesia, kita kelola 35 hotel,” tandasnya.

Dijelaskan, dengan kehilangan pendapatan tersebut, juga berdampak pada operasional usaha hingga tiga bulan kedepan. “Padahal, ada banyak sektor yang berkaitan dengan operasional perusahaan, mulai gaji karyawan, bayar pajak, bank, suplier, konsumen hingga investor,” tambahnya.

Di satu sisi, para pengusaha ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dalam menjalankan usaha. “Jadi kita ini sudah tertib, namun masih dibatasi jam operasional. Termasuk dengan adanya rencana kebijakan baru tersebut,” tandasnya.

Tidak jauh beda, hal serupa juga disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jateng, Suwanto, yang menolak adanya penutupan pasar tradisional imbas dari kebijakan Jateng di Rumah Saja.

“Kita bukan tidak setuju dengan adanya gerakan Jateng di Rumah Saja, namun, apakah tidak ada cara lain, yang tidak mengorbankan perekonomian rakyat. Sebab jika pasar tradisional ini ditutup, ada ratusan ribu pedagang yang dirugikan,” terangnya.

Sebagai gambaran, di Jateng ada sebanyak 350 ribu pedagang, yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang di pasar tradisional.

“Seharusnya, bukan kebijakan penutupan atau menghentikan total aktivitas masyarakat , termasuk di pasar tradisional. Namun lebih kepada penegakan disiplin protokol kesehatan. Sanksi dipertegas bagi pelanggar, ini saya nilai lebih pas dibanding dilakukan penutupan pasar,” pungkasnya.

Lihat juga...