Gubernur Jateng: PTM Digelar Setelah Guru dan Siswa Divaksin

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pemprov Jateng belum bisa memastikan, akan mengizinkan proses pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang. Hal tersebut berkaitan dengan capaian dari proses vaksinasi covid-19 pada guru dan siswa.

“Saat ini, guru-guru di Indonesia, termasuk di Jateng, sudah mulai divaksinasi covid-19. Lalu pemerintah pusat, berencana akan menggelar PTM pada Juli 2021 mendatang. Mengenai hal tersebut, saya belum bisa memutuskan,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Gubernuran, Semarang, Kamis (25/2/2021).

Pihaknya masih akan memastikan, apakah pada saat pelaksanaan PTM tersebut, seluruh guru di Jateng, sudah mengikuti vaksinasi.

“Akan kita pastikan dulu, apakah Juli 2021 proses vaksinasi sudah selesai semuanya untuk para guru. Namun saya juga menilai, jika hanya guru yang divaksinasi, tentu masih rawan. Bagaimana dengan siswanya? Apakah sudah divaksinasi semua? Jadi ini masih perlu pertimbangan yang matang,” lanjutnya lagi.

Ganjar mencontohkan kasus penyebaran covid-19 yang pernah terjadi di SMKN Jateng Semarang. Mengusung konsep boarding school atau sekolah asrama, dengan penerapan kontrol yang ketat terkait protokol kesehatan dan pencegahan lainnya, namun tetap terjadi pandemi di sekolah tersebut.

“Sekolah tersebut, menjadi salah satu sekolah uji coba tatap muka, namun satu sekolahan kena semuanya, ya gurunya ya siswanya. Maka saya usul, siswanya juga divaksin, baru PTM bisa dilakukan,” tegasnya.

Pihaknya juga memastikan, jika pun dilakukan percepatan vaksinasi dengan seluruh siswa dan guru sudah divaksin, pelaksanaan PTM juga tidak dilakukan secara serempak pada Juli 2021.

“Harus ada uji coba dulu. Ingat meski sudah divaksin, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan lainnya. Ini tetap harus diuji cobakan dulu, sehingga penerapannya bisa maksimal,” lanjut Ganjar.

Tak hanya soal vaksinasi, pemetaan daerah sesuai zona juga sangat penting dipertimbangkan dalam keputusan ini. Daerah-daerah dengan risiko tinggi, harus mendapat pengecualian.

“Kalau daerah yang aman boleh, tapi harus uji coba dulu. Nanti kami akan lakukan uji coba lagi, karena dari pengalaman kami, SMKN Jateng yang kita uji coba ketat saja bisa kena,” tegasnya.

Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Dr. Muhdi SH, M.Hum, saat dihubungi, pihaknya memastikan mendorong agar pelaksanaan PTM bisa dilakukan secepat mungkin, sepanjang persyaratan dan kesiapan sekolah sudah terpenuhi.

“Penerapan PTM ini penting, agar tidak terjadi lost learning, akibat dari berbagai persoalan yang dihadapi saat dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ),” paparnya. Dalam penyiapan PTM tersebut, tidak hanya dari sarana dan prasarana, namun juga dari kesiapan guru hingga murid.

“Termasuk salah satunya, melalui vaksinasi covid-19 tahap kedua, yang memasukkan guru sebagai prioritas penerima vaksin. Untuk itu, kami mengajak seluruh guru di Jateng, untuk ikut menjadi bagian dari program vaksinasi tersebut, jangan menolak,” terangnya.

Muhdi menjelaskan vaksinasi tersebut, selain menjadi bagian dari upaya untuk membentengi diri dari paparan covid-19, juga untuk mendukung pelaksanaan PTM.

“Kita berharap dengan guru yang sudah divaksinasi, mereka bisa terlindungi saat menjalankan profesinya sebagai pengajar. Selain itu, juga tidak menyebarkan covid-19 kepada anak didik,” lanjutnya. Terkait rencana pelaksanaan PTM pada Juli 2021 mendatang, Muhdi pun mendukung langkah tersebut.

Bahkan pihaknya berharap PTM bisa dilakukan di Jateng sebelum bulan Juli 2021, namun bisa maju pada bulan Mei 2021.

“Tentu saja, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti kesiapan sekolah, capaian vaksinasi, hingga pemetaan zona. Daerah-daerah yang sudah turun angka covid-19, bisa dilakukan terlebih dulu pelaksanaan PTM,” tandasnya.

Muhdi berharap pemerintah, termasuk pusat, provinsi hingga kabupaten kota, dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait pelaksanaan PTM tersebut.

“Di tengah pandemi covid-19, kami setuju bahwa semua harus berhati-hati, jangan ceroboh, namun di lain sisi, kita berharap pemerintah juga dapat mengambil kebijakan dengan benar dan tepat. Harapannya, pendidikan anak didik kita, jangan sampai tertinggal. Jika tidak, maka kekhawatiran tentang lost learning akan terjadi,” pungkasnya.

Lihat juga...