INDEF: Vaksin Harapan Terakhir Meredam Covid-19

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, berharap, vaksin menjadi upaya terakhir untuk mengerem laju pertambahan kasus Covid-19 di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang tidak manjur menghalau sebaran wabah ini.

“Vaksin jadi harapan terakhir untuk mengerem pertambahan kasus Covid-19. Tapi selama vaksinasi dikombinasikan PSBB, harus ada upaya maksimal dari pemerintah dalam rangka mengerem penularannya,” ujar Rusli, kepada Cendana News saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Upaya maksimal itu sebutnya, adalah edukasi, penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang tegas, disiplin dan penerapan denda bagi yang melanggar prokes harus mutlak dilakukan.

Begitu juga dengan vaksinasi, menurutnya, pemerintah harus memastikan vaksin yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Tepat waktu berarti vaksin yang diberikan tepat jadwal yang telah ditentukan. Sehingga perlu diperhatikan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Tentunya berbeda dengan negara yang wilayah kontinental, sehingga distribusi vaksinnya lebih mudah dan ketepatan waktu vaksinasi terjamin.

“Maka dari itulah perlu upaya maksimal, agar pemberian vaksin tepat waktu,” imbuhnya.

Ada pun sebut dia, tepat jumlah yakni berkaitan dengan jumlah dosis memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

“Nah, tepat jumlah ini sangat berkaitan dengan tepat sasaran, mengingat tahap pertama vaksinasi menyasar para nakes (tenaga kesehatan) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjalankan fungsi pelayanan publik,” ujarnya.

Jika aspek ketepatan jumlah dan sasaran tidak terpenuhi, maka kata dia, upaya untuk meredam bertambahnya kasus Covid-19 pada gelombang pertama vaksinasi tidak tercapai.

“Harapannya PSBB disambung dengan vaksinasi dapat meredam penularan Covid-19. Tentu diharapkan ini menjadi PSBB terakhir yang diterapkan,” imbuh Rusli.

Namun demikian dia mengatakan, bahwa ada atau tidaknya kebijakan PSBB, sebenarnya tetap tidak ada bedanya. Jika kapasitas rumah sakit untuk pasien telah melebihi ambang batas.

PSBB juga semakin memperkuat hantaman pada perekonomian dan juga merugikan kesehatan. Karena terbukti penerapan kebijakan ini di beberapa daerah di Indonesia belum dapat meredam laju kasus Covid-19.

Contohnya, sebut dia, ketika pascalibur tahun baru 2021, pada tanggal 8 Januari lalu, Satgas Covid-19 melaporkan pertambahan 10.617 kasus.

Angka ini merupakan rekor baru pertambahan harian kasus Covid-19 mencapai puluhan ribu.

Fenomena pertambahan kasus melonjak drastis pascalibur panjang direspons oleh pemerintah dengan menerbitkan ketentuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk beberapa wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini diperpanjang mulai 23 Februari 2021 hingga 14 hari ke depan.

“Pertanyaannya, apakah kebijakan itu dapat mengerem kasus Covid-19 dan menyelamatkan ekonomi? Ya tergantung, tapi kalau melihat PSBB sebelumnya, ya tidak bisa,” tukasnya.

Karena menurutnya, dalam sudut pandang ekonomi, kehilangan nakes berarti kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Bahkan gugurnya ratusan nakes juga sangat merugikan bidang kesehatan. Karena berkurangnya nakes tersebut berdampak pada berkurang pula pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Akibatnya pelayanan kesehatan tidak optimal, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Ketersediaan nakes yang cukup dapat menjadikan penanganan kesehatan semakin efektif dan cepat.

“Alhasil proses recovery orang yang sakit akan lebih relatif cepat. Diharapkan pula PSBB dikombinasi vaksin ini dapat meredam kasus Covid-19,” pungkasnya.

Lihat juga...