Jabar Jaring Masukan Terkait Perda Pesantren

Editor: Koko Triarko

MAJALENGKA – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rhushanul Ulum, terus menyosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pesantren ke kabupaten/kota wilayah setempat dengan mengunjungi madrasah dan berbagai pondok, untuk melihat langsung kehidupan pesantren di tiap daerah dengan dinamika permasalahannya. 

DPRD Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Perda tentang Pondok Pesantren pada 1 Februari 2021.  Saat ini, pemerintah terus mencari masukan untuk dijadikan landasan petunjuk pelaksanaan dan teknis perda, sekaligus  penyusunan untuk peraturan gubernur sebagai turunan perda.

“Perda ini perlu juklak juknis berdasarkan masukan para kiai dan ulama (pesantren), agar  sesuai harapan,” ujar Kang Uu, Kamis  (18/2/2021).

Dikatakan, bahwa ada tiga hal menjadi fokus Perda Pesantren, meliputi penyuluhan, pembinaan dan pembiayaan. Pada aspek penyuluhan, perda mengamanatkan pemberdayaan pesantren di berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup.  Perda ini menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah, tidak hanya Biro Kesra.

Ada pun pembinaan yang dimaksud yakni penguatan SDM pesantren seperti santri, pengajar, serta kiai dan ulama. Termasuk di dalamnya ijazah atau syahadah yang akan dihargai dan disamakan sederajat.

Begitu pun untuk pembiayaan pesantren ke depan yang mencakup kesejahteraan pengajar pesantren, dana BOS santri, serta pembangunan fisik.

Ditegaskan, selama pesantren terdaftar secara legal, Pemdaprov Jabar berkomitmen memberikan bantuan, sepanjang itu sesuai kebutuhan.

Setelah perda terbit, bantuan ke pesantren bukan lagi dalam bentuk dana hibah, melainkan dana reguler. Sama seperti pembiayaan SMA/MA.

“Jadi, kiai nanti kalau diberi bantuan pemerintah hanya menerima manfaat, tidak ikut membangun,” sambung Kang Uu.

Kang Uu menegaskan, bahwa ponpes harus memiliki legalitas yang diakui oleh Kementerian Agama. Legalitas diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah kepada ponpes, khususnya terkait dana bantuan yang akan diberikan.

“Dari 15 ribuan pesantren,  yang sudah memiliki legalitas baru sekitar 8.500, saya harap yang belum untuk segera diurus,” tegasnya, sambil menambahkan, bahwa dalam implementasi Perda Pesantren ini, dibantu Kementerian Agama, terutama dalam pengembangan program di pesantren.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Adib M.Ag., mengatakan Perda Pesantren sangat membantu Kemenag dalam penguatan pesantren seperti amanat UU 18/2018 tentang Pesantren.

Saat ini, Kemenag sedang meregistrasi jumlah pesantren, termasuk salah satunya di Kabupaten Cirebon. Saat ini sudah ada 772 pesantren, namun masih banyak yang belum teregistrasi.

“Perda Pesantren akan makin memperkuat peran pesantren dalam pembangunan. Dengan regulasi ini, upaya penguatan pesantren di Jabar makin memiliki dasar,” katanya.

Cirebon dan Majalengka adalah daerah ke empat dan ke lima roadshow Perda Pesantren. Sebelumnya, Panglima Santri telah sosialisasi di Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Kota Bandung. Mendatang, sosialisasi rencannya akan dilakukan di Kabupaten Ciamis.

Lihat juga...