Kesadaran Wali Murid Melunasi Beban SPP di Sekolah Swasta Hanya 10 Persen

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Misan Heryanto, Sekretaris Berkarya Kota Bekasi dan pengelola sekolah swasta SMP-SMK Informatika, dikonfirmasi Cendana News, Kamis (4/2/2021). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama masa pandemi covid-19 di sekolah swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat bervariasi. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran. Sementara sekolah swasta tetap harus menunaikan kewajibannya seperti gaji guru, biaya operasional sekolah, dan beban lainnya.

“Sekolah swasta 100 persen sumber dana di kelola dari orang tua siswa untuk gaji guru dan operasional sekolah. Dengan kondisi sekarang, hanya sekitar 10 persen orang tua siswa merasa punya beban membayar biaya SPP anaknya,” ujar Misan Heryanto, Sekretaris Partai Berkarya Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (4/2/2021).

Kondisi tersebut jelas pengelola sekolah SMP-SMK Sistem Informatika Bekasi tersebut saat ini Yayasan harus mencari dana talangan agar bisa memberikan kewajiban kepada guru dan biaya operasional lainnya.

Menurutnya minimnya kesadaran dari wali murid untuk menyelesaikan beban sekolah selama penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak hanya terjadi di sekolahnya. Tapi hampir semua sekolah swasta di Kota Bekasi mengeluhkan hal sama.

“Saya kebetulan juga pengurus di Badan Musyawarah Perguruan Swasta, semua teman-teman yayasan mengeluhkan terkait tunggakan SPP. Bahkan ada sekolah teman dengan jumlah siswa hingga ribuan, jumlah tunggakannya mencapai Rp7 miliaran,” jelas Misan.

Lebih lanjut Sekretaris Partai Berkarya Kota Bekasi tersebut, menanggapi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang dinilai tidak adil. Alasanya mall, perusahaan, sampai ke Panti Pijat boleh dibuka beraktifitas sebagai mana biasa. Sementara sekolah PJJ.

“Kasihan peserta didik sendiri sebenarnya, karena semua mengeluhkan terkait paket internet. Tidak hanya peserta didik guru juga mengeluh soal paket,” ujarnya.

Saat ini melalui sistem PJJ para Guru kerjanya double. Bahkan hingga pulang ke rumah tetap aja mengerjakan pekerjaan sekolah. Hal lain menjadi sorotan Misan adalah hilangnya moral peserta didik.

Saat ini jelasnya hampir setahun tidak pernah belajar tatap muka, membuat siswa tidak memiliki karakter. Kenapa? karena PJJ tidak menjamin peserta didik bisa memahami materi yang diajarkan. Artinya serapan mata pelajaran sangat minim.

“Orang tatap muka saja, ada anak yang paham dan banyak juga yang masih belum memahami apa yang dijelaskan dewan guru. Apa lagi PJJ, tidak sedikit anak yang ketika zoom hidupkan hp, lalu pergi main bola atau layangan,” paparnya belum ada metode yang jelas soal belajar daring ini.

“Di bulan pertama orang tua masih membimbing, selanjutnya orang tua sudah capai. saya kan deket dengan masyarakat, mereka juga mempertanyakan kapan sekolah masuk, capai saya, kata wali murid,” ucap Misan mengaku guru juga lebih capai.

Terkait kesadaran orang tua siswa untuk menunaikan beban SPP hanya sepuluh persen selama pandemi Covid-19 diakui oleh Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung. Namun demikian tentunya dimaklumi karena kondisi seperti sekarang.

“Tempat saya SMK BKM 2, tunggakan cukup banyak tapi mau diapakan. Kondisi begini, dan saat ini kami juga sudah mulai membuka penerimaan siswa baru,” tandasnya.

Lihat juga...