Kesulitan Peroleh Pupuk Bersubsidi Dikeluhkan Petani di Solok

SOLOK — Petani di Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat mengaku kesulitan memperoleh pupuk jenis urea bersubsidi guna meningkatkan produksi petani.

Ketua Kelompok Tani Sepakat Saiyo Sakato (S3) Tanah Garam Iswandi di Solok, Sabtu mengatakan saat ini para petani di daerah itu mengeluhkan terkait kebutuhan kelompok taninya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) akan dibagikan 20 ton, namun jatah yang diterima hanya dua ton saja.

“Hal seperti ini tentu tidak akan mencukupi, tentu kami akan mencarikan sisa kebutuhan pupuk di luar kelompok. Kalau boleh kami megusulkan ada baiknya kami dari kelompok bisa melakukan penebusan langsung ke distributor,” ucapnya.

Ia juga mengeluhkan kenaikan harga pupuk subsidi yang cukup tinggi. Sealin itu, menurutnya prosedur penyerahan pupuk yang harus ke pengecer dulu membuat harga pupuk semakin naik. Ia juga mempertanyakan terkait harga pupuk yang setiap musim tanam pertama, kedua, dan ketiga berbeda-beda.

“Jadwal penebusan pupuk sering kali terjadi setelah habis masa tanam dan tidak menggunakan pupuk lagi, sebaiknya proses penebusan dilakukan pada saat satu bulan menjelang musim tanam saja,” kata dia.

Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, komisi III DPRD Kota Solok megadakan rapat kerja bersama mitra kerja komisi diantaranya Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), pengecer, distributor serta beberapa gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solok Rusnaldi mengatakan kelangkaan pupuk di Kota Solok tentu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Menurutnya pupuk merupakan kebutuhan yang penting bagi petani.

Tanpa pupuk, petani tidak akan mendapatkan hasil panen yang maksimal. “Tentu ini menjadi tugas kami untuk mempertanyakan apa yang membuat pupuk subsidi susah didapatkan oleh petani,” ujar Rusnaldi.

Selain itu, ia mengatakan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah pusat yang telah didistribusikan melalui kartu tani dan bahkan sudah menggunakan E-RDKK.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok Ihvan Marosa mengatakan untuk tahun anggaran 2021 ini RDKK disusun oleh kelompok tani yang didampigi tim penyuluh lapangan dan yang berhak medapatkan pupuk yaitu petani yang memiliki lahan sebanyak dua hektare.

“Di luar kelompok tani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena RDKK ini langsug dari entri ke pusat. Setelah itu keluar surat keputusan tentang pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi,” ujar dia.

Jatah pupuk bersubsidi untuk Kota Solok, pihaknya menindaklanjuti pendistribusiannya melalui distributor dan pengecer. Seperti yang diketahui tidak semua kebutuhan yang ada dalam RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi yang disebabkan karena kebutuhan di pusat tersebut terbatas.

Penyebab kelangkaan pupuk tersebut ialah pengalokasian pupuk subsidi dari pemeritah pusat tidak berdasarkan jumlah RDKK yang diajukan, hal ini disebabkan oleh anggaran, seperti untuk tahun 2021 ini Kota Solok membutuhkan pupuk jenis urea sebanyak 553 ton sedangkan yang dialokasikan hanya sebanyak 282 ton.

Ia juga menyebutkan terkait harga pupuk bersubsidi yang dijual ke petani sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian.

“Kalau harga penjualan ke petani yang ada dalam RDKK itu mengikuti sesuai aturan, contohnya pupuk Urea Rp112.500 per 50 kilogram,” ucapnya.

Sebelumnya, diketahui HET pupuk bersubsidi naik sesuai Permentan Nomor 49 Tahun 2020. Kenaikan itu terjadi pada pupuk urea dari harga Rp1,8 ribu per kilogram menjadi Rp2.250 per kilogram. Kemudian SP-36 dari Rp2.000 per kilogram menjadi Rp2.400 per kilogramnya.

Selanjutnya, ZA dari Rp1.400 per kilogram menjadi Rp1.700 per kilogram, pupuk NPK formula khusus dari harga Rp3.000 per kilogram menjadi Rp3.300 per kilogram, pupuk organik granul dari Rp500 per kilogram menjadi Rp800 per kilogram.

“Sementara, organik cair dijual seharga Rp20 ribu per liter dan pupuk jenis NPK tidak mengalami kenaikan dengan harga Rp2.300 per kilogram.” katanya. [Ant]

Lihat juga...