KKP Siapkan Ekosistem Industri untuk Dukung LIN Maluku

Editor: Makmun Hidayat

AMBON — Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menyiapkan program ekosistem industri dalam mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) agar menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Indonesia bagian Timur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, ekosistem industri yang dimaksud adalah menyiapkan infrastruktur dasar pelabuhan perikanan serta memastikan ketersediaan komoditi laut sebagai bahan dasar berlangsungnya produksi di kawasan LIN.

“Saya mempersiapkan dari aspek ekonominya, jadi ekonominya adalah ikan dan yang berkaitan dengan biota laut. Ini yang sedang kita siapkan,” ujar Menteri Trenggono di Ambon dalam keterangan yang diterima Cendana News, Jumat (5/2/2021).

Pelabuhan perikanan di kawasan LIN Maluku rencananya dibangun semodern mungkin dengan mengusung konsep integrasi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, proses bisnis yang berjalan lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Bagi kami di KKP adalah bagaimana seluruh potensi sektor KP atau biota kelautan ini, bisa berpusat di sini, sehingga perekonomian di sini nanti tumbuh. Lalu ada terbangunnya suatu pelabuhan perikanan yang modern, seperti yang kaya di Jepang misalnya,” ujar Menteri Trenggono.

Menurutnya, butuh kerja sama semua pihak untuk menyukseskan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Sejauh ini sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah sudah dibangun di bawah komando Kemenko Marves.

“Saya kira mohon dukungan dari semua pihak, supaya pembangunan ekonomi timur sudah bisa kita laksanakan sehingga menjadi legacy pemerintahan ini ke depan,” pungkasnya.

Menteri Trenggono mengujungi kawasan LIN di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin.

Sementara itu Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kunjungan ke Maluku sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta program LIN segera berjalan. Kedatangan kali ini untuk melakukan sinkronisasi terhadap persiapan-persiapan infrastruktur baik pelabuhan transportasi maupun kawasan pelabuhan perikanan.

“Pesan Presiden tidak boleh lama-lama, harus bergerak cepat dan ditargetkan 2023 baik pelabuhan dan infrastruktur lainnya bahkan industrinya, sudah bisa berjalan,” akunya.

Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan.

Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjauan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.

“Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku,” urainya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP.

Diketahui, Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya.

Terdapat tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.

Lihat juga...