Kolaborasi Quad Helix Wujudkan Pengembangan Pesawat N219

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Perjalanan panjang pengembangan pesawat nasional N219 sebagai alat transportasi yang akomodatif pada kondisi geografi nasional, akhirnya bisa diwujudkan atas kolaborasi Quad Helix. Pelajaran yang didapat sekitar 16 tahun, diharapkan bisa menopang roadmap percepatan industri pesawat nasional ke depannya.

Kepala Program Pesawat Transport Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Ir. Agus Aribowo, M.Eng., memaparkan percepatan industri pesawat nasional sangat penting untuk menjawab tantangan geografi Indonesia.

“Walaupun membutuhkan waktu lama, akhirnya dengan kolaborasi Quad Helix, N219 berhasil mendapatkan sertifikasi pada 28 Desember lalu. Ini sangat berarti bagi upaya untuk menjawab kendala akses yang cepat pada wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan,” kata Aribowo, pada Bincang Online IABIE yang diikuti Cendana News, Selasa (9/2/2021).

Kepala Program Pesawat Transport Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Ir. Agus Aribowo, M.Eng memaparkan kendala pengembangan pesawat nasional dalam Bincang Online IABIE, Selasa (9/2/2021) – Foto Ranny Supusepa

Ia menjelaskan, ada beberapa masalah yang muncul dalam percepatan pengembangan pesawat nasional Indonesia. Pertama, situasi di mana para stakeholders menganggap jika ada dana, maka pesawat akan bisa jadi dalam waktu singkat.

“Padahal, tidak seperti itu. Karena kita bukan hanya bicara mengenai anggaran, yang hanya bisa berbasis single year budget bukan multi years project. Tapi, juga berbagai mekanisme terkait proses pelelangan, prosedur kontrak, manajemen risiko dan sertifikasi,” urainya.

Ditambah, ada trauma dari kasus N250, Hambalang dan Mobil Nasional yang menyebabkan butuh waktu lebih panjang untuk meyakinkan stakeholders.

“Seperti kasus N219 ini, kasus siapa koordinatornya juga menyebabkan kendala. Saat FGD BPPT pada 2011, kita masih bingung siapa koordinatornya. Tapi setelah kita cermati dua landasan hukum yang sudah keluar sejak 2008 dan 2009, ternyata UU mengamanatkan LAPAN sebagai lembaga R&D dan PT DI sebagai manufaktur,” ucapnya.

Baru setelah FGD BPPT ini, LAPAN mengambil alih program N219 dan menyelesaikan uji WTT Power dengan anggaran LAPAN.

“Dan baru pada 2013, LAPAN menerima dana Rp310 miliar untuk anggaran 2014, yang semula untuk program Mobil Nasional, tapi tidak terserap,” tuturnya.

Tiga tahun berselang, lanjutnya, akhirnya berhasil dilakukan First Flight PD 1 pada 10 Agustus 2017 dan First Flight PD 2 pada 21 Desember 2018.

“Setelah 400 jam uji sampling dan Final TCBN pada 18 Desember 2020, type certificate N219 dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara,” ujarnya.

Aribowo menegaskan, bahwa dalam proses sertifikasi pesawat dibutuhkan waktu panjang karena saat suatu uji tidak lolos, maka proses akan dimulai lagi dari awal. Bukan hanya mengganti komponen yang dibutuhkan saja. Tapi, harus mengajukan semua komponen lagi.

“Tapi dengan kolaborasi intens Quad Helix, pemerintah, lembaga R&D, regulator dan industri, akhirnya bisa diwujudkan juga,” ungkapnya.

Salah satu contoh kolaborasi apik ini, disebutkan Aribowo terkait masalah anggaran. “Saat kita kekurangan dana, Kemenkeu akhirnya menggunakan dana kantong presiden yang umumnya digunakan sebagai dana kedaruratan. Dan, ini terjadi dua kali, yaitu pada 2015 dan 2018,” ujarnya.

Kendala ini diamini oleh Koordinator Inovasi Industri Transportasi Kemenristek/BRIN Dipl. Ing Wiwiek Yuliani, MT., yang menyatakan pengembangan teknologi di Indonesia menghadapi kendala, bukan hanya dari faktor teknis. Tap,i faktor nonteknisnya juga jauh lebih besar.

“Hingga saat ini, kami memang belum bisa merilis terkait pendanaan. Karena masih dibahas di Kemenristek. Tapi, N219 memang masuk dalam program prioritas riset nasional,” ujarnya, dalam kesempatan yang sama.

Ia menyatakan, mekanisme anggaran yang terpecah-pecah pada beberapa instansi menjadi hambatan bagi percepatan pengembangan pesawat nasional.

“Contohnya, dana N219 ini terpecah ke Kemenperin, LAPAN, BPPT dan Kemenristek. Padahal, semuanya berujung pada PT DI. Akhirnya, bukannya percepatan, yang terjadi adalah perlambatan,” pungkasnya.

Lihat juga...