Lahan tak Produktif Rawan Karhutla, Pemprov Sumsel Minta Solusi

Ilustrasi- Satgas Karhutla Seruyan melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan. (Foto Ant))

PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta solusi dari kementerian terkait menyangkut lahan tak produktif yang rawan terbakar di musim kemarau.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, mengatakan berdasarkan hasil analisa pemerintahannya diketahui bahwa hampir 50 persen areal yang terbakar merupakan lahan tak produktif.

“Kami ingin ada rekomendasi dari pemerintah pusat agar lahan tersebut dapat dikelola sehingga karhutla semakin dapat kita tekan,” kata dia.

Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang dinilai rawan mengalami karhutla lantaran memiliki areal seluas 1,4 juta hektare (ha) yang merupakan lahan gambut.

Setelah terjadi karhutla hebat pada 2015 yang membakar 736.587 ha, Sumsel mengalami penurunan luas areal yang terbakar berkat terjadi perubahan dalam penanganan.

Kali ini, menurut Herman Deru, lebih mengedepankan pada mitigasi. Pada akhir 2020 terjadi penurunan hotspot dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BPBD Sumsel mencatat terdapat 4.536 titik api sepanjang 2020, sedangkan pada 2019 tercatat 17.361 titik api. Total luas kebakaran pada 2020 mencapai 946,33 ha.

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan karhutla pada 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla pada Maret 2021 atau lebih awal dibandingkan dengan tahun lalu.

Status siaga darurat karhutla biasanya mulai berlaku pada April, namun tahun ini dilakukan lebih cepat lantaran BMKG memperkirakan musim kemarau sudah terjadi di wilayah Sumsel, sejak awal Maret.

Pemprov Sumsel juga memberikan bantuan keuangan untuk pencegahan karhutla di kabupaten dan kota. Anggaran yang disiapkan Pemprov Sumsel untuk penanggulangan karhutla tahun ini Rp30 miliar, sedangkan pada 2020 senilai Rp45 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan dana yang dianggarkan untuk tahun lalu yang mencapai Rp45 miliar.

“Tahun lalu diserahkan ke pemkab tahun ini dikelola pemprov. Anggaran Rp30 miliar ini untuk sekat kanal, hingga peralatan lainnya seperti sumur bor,” kata dia.

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori menambahkan penetapan siaga tersebut sesuai arahan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan sebelum terjadi karhutla.

“Penetapan yang lebih awal itu memudahkan petugas untuk berkoordinasi serta melakukan sosialisasi program antar dinas terkait untuk penanggulangan karhutla,” katanya.

Ia mengatakan status siaga darurat akan ditindaklanjuti dan setelahnya baru akan disusul dengan pembangunan posko karhutla.

“Nanti teknis dijabarkan di SK Posko Karhutla. Helikopter pun menunggu SK siaga darurat. Dengan adanya siaga armada bisa datangkan. Kalau ada SK bisa tapi tidak bisa serta merta, ada verifikasi data lagi,” ujar dia. (Ant)

Lihat juga...