Masih Banyak PR dalam Program Digitalisasi Pendidikan Kemdikbud

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pertimbangan masa pandemi dan data usia produktif yang dikeluarkan BPS, menjadi alasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Walaupun diakui masih ada beberapa PR besar yang masih harus diselesaikan.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbud Hasan Chabibie menjelaskan alasan diaplikasikannya digitalisasi pendidikan dalam Bincang Online Kebijakan Pendidikan, Kamis (11/2/2021) – Foto Ranny Supusepa

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbud, Hasan Chabibie memaparkan, ada dua alasan dimulainya digitalisasi pendidikan untuk instansi pendidikan di bawah Kemdikbud.

“Yang pertama, masa pandemi yang membuka gerbang transformasi secara lebih cepat, yang menyebabkan shifting dari manual ke digital di seluruh dunia,” kata Hasan dalam Bincang Online Kebijakan Pendidikan yang diikuti Cendana News, Kamis (11/2/2021).

Yang kedua, lanjutnya, adalah data sensus penduduk yang dikeluarkan BPS menunjukkan generasi Y, generasi milenial dan generasi Z yang menempati porsi terbesar dalam jumlah persentase penduduk usia produktif.

“Mereka menempati cluster terbesar dalam usia penduduk yang berkorelasi dengan masa produktif. Artinya, mereka berperan besar dalam menentukan gaya hidup masyarakat, dimana teknologi menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan,” paparnya.

Penetrasi teknologi ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan klasik dalam aspek belajar mengajar masih relevan dengan gaya hidup yang ada sekarang.

“Teknologi, dengan dampak positif dan negatifnya, harus diakui membantu pemahaman dan bisa menyajikan sumber ilmu yang lebih banyak. Tapi tentunya, masih dibutuhkan proses kurasi dalam pengaplikasiannya,” tutur Hasan.

Interaktifitas, tegasnya, menjadi kunci akan keberhasilan proses digital. Hal ini terbukti, dalam proses PJJ, terlihat kebosanan yang muncul karena komunikasi pengajaran berlangsung satu arah.

“Disini kaitannya dengan kompetensi guru. Yang faktanya, para pendidik berasal dari generasi X atau awal generasi Y sementara peserta didik berasal dari generasi yang berbeda. Budaya komunikasinya berbeda. Dibutuhkan perubahan kemampuan pendidik,” ungkapnya.

Hasan mengakui masih banyak PR bagi Kemdikbud dalam penerapan program digitalisasi ini agar bisa diaplikasikan secara baik dari hulu ke hilir.

“SDM, metodologi, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan harus maju secara bersama. Tidak bisa hanya salah satu saja. Kalau sudah berjalan bersama maka akan tercipta suatu pembelajaran yang sesuai dengan zamannya,” ucapnya.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, SE, MM, menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk pelaksanaan digitalisasi pendidikan.

“Tapi harusnya, Kemdikbud selesaikan dulu masalah yang ada. Mulai dari pemetaan jumlah sekolah, ketersediaan listrik dan jaringan, device, SDM kompeten untuk menjalankannya, konten dan yang terpenting dasar hukumnya,” kata Ferdi.

Ia mengingatkan, tujuan pendidikan adalah kemandirian, perubahan pola pikir dan perubahan pola tindak.

“Teknologi memang pendukung dalam belajar anak tapi bukan yang utama. Harus dipertimbangkan aspek emosi dan psikologis peserta didik yang mayoritas belum bisa terbina dalam proses daring, masalah-masalah saat PJJ, etika penggunaan gawai, penurunan tingkat sosialisasi karena terbiasa dengan gawai, demoralisasi dan penurunan ideologi bangsa serta perubahan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme yang berbasis pada teknologi terkini,” tandasnya.

Ia mengharapkan ada perubahan signifikan pada sistem Kemdikbud pada tahun 2021.

“Siapkan peta jalan, dengan sasaran yang terverifikasi, unit cost per anak dan tenaga pendidik serta tujuannya kemana. Sehingga akan ada perubahan pada pendidikan Indonesia di 2021 ini,” pungkasnya.

Lihat juga...