MUI: Wakaf Uang Pilar Pembangunan Nasional

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, wakaf uang sebagai pilar pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi nasional.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Sholahudin Al-Aiyub mengungkapkan, selama ini wakaf hanya dikenal tiga pemanfaatannya, yakni untuk masjid, madrasah dan makam.

Kesemua itu bersifat aset tidak bergerak atau aset tetap. Padahal menurutnya, ada jenis wakaf yang likuid yaitu wakaf uang yang pemanfaatannya tidak terbatas, yakni bisa untuk pengembangan program kemaslahatan umat dan bahkan pembangunan insfratruktur.

“Wakaf itu harus produktif dan sustaible, hartanya harus tetap terjaga. Begitu juga tata kelolanya dapat dialokasikan, utamanya untuk kemaslahatan umat. Wakaf ini disebut shadaqah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya terus mengalir,” ungkap Ayub, kepada Cendana News saat dihubungi Selasa (9/2/2021).

Lebih lanjut dia menegaskan, bahwa wakaf berupa aset tidak boleh dijual. Hanya manfaat dan hasil kelolanya yang dapat ditasarufkan, begitu juga dengan wakaf uang tidak boleh berkurang hasil investasinya.

Sehingga jelas dia, investasi wakaf uang tidak bisa langsung digunakan. Namun harus melalui mekanisme instrumen keuangan.

“Misalnya melalui sukuk. Wakaf uang diinvestasikan melalui pembelian sukuk negara,” tukasnya.

Kemudian wakaf uang itu oleh negara  digunakan untuk membangun infrastruktur. Dalam hal pembangunan ini, menurutnya, negara harus membayar semacam kompensasi, yang kemudian menjadi imbal hasil sukuk.

Hasil investasi dana wakaf atau imbal hasil ini dapat dialokasikan untuk membiayai kemaslahatan umat. “Nah, saat tenor sukuk telah selesai, uang wakaf itu dikembalikan lagi pada nazhir wakaf,” ujarnya.

Sehingga kedua pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Yakni sebut dia, nazhir wakaf untung karena dapat instrumen investasi yang tidak berisiko.

Ini karena sukuk negara tersebut dijamin oleh pemerintah. Dimana syarat utama investasi uang wakaf terlaksana, dan tetap terjaganya.

Begitu pula dengan imbal hasil yang diperoleh menurutnya, akan tetap terjaga. Ini karena rate imbal hasil sukuk negara relatif lebih tinggi.

“Pemerintah untung karena dapat fresh money dalam bentuk rupiah untuk modal membangun infrastruktur. Sehingga tidak perlu meminjam utang dari negara lain,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah juga tidak perlu memikirkan selisih tukar kurs dollar dan rupiah, terutama saat jatuh tempo. Hal ini karena dana wakaf berupa kurs rupiah, saat harus memberikan hasil investasi yakni semacam bunga pinjaman.

Maka, dana wakaf tersebut tetap ada dan dapat dialokasikan untuk membiayai proyek kemaslahatan umum.

“Nah, ini artinya membawa nilai tambah dan efek berantai pada ekonomi nasional. Jadi wakaf uang ini sebagai pilar pembangunan nasional yang sangat potensial,” pungkasnya.

Lihat juga...