Nilai Investasi KPBU PSEL Jatibarang Capai Rp 2,5 Triliun

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Kapasitas TPA Jatibarang Kota Semarang yang terbatas, menjadikan penerapan teknologi yang mampu mengurangi sampah secara signifikan diperlukan. Termasuk melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Jatibarang.

“Saat ini, volume sampah yang dihasilkan di Kota Semarang kurang lebih sekitar 1.300 ton per hari, sebuah angka yang besar, sehingga PSEL menjadi proyek yang mendesak untuk segera dilakukan. Selain mampu mendaur ulang sampah, juga menghasilkan listrik untuk kebutuhan masyarakat,” papar Walikota Semarang Hendrar Prihadi, di sela penandatanganan kesepakatan induk Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) PSEL Jatibarang, yang digelar secara virtual di Balaikota Semarang, Selasa (2/2/2021).

Terlebih, proyek PSEL Jatibarang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 3 /2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Perpres 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Seiring dengan penandatanganan PDF ini, kita targetkan di tahun ini, lelang investasi dapat dilakukan pada triwulan kedua. Nilai proyek PSEL ini sekitar Rp 1,5 triliun – Rp 2,5 triliun, dengan asumsi pembangunan proyek sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun sehingga PSEL dapat segera terwujud,” terang Hendi, panggilan akrabnya.

Terkait PSEL tersebut, Pemkot bersama DPRD Kota Semarang juga telah menyiapkan peraturan daerah (perda) terkait KPBU PSEL Jatibarang. Termasuk juga penyusunan anggaran.

Pelaksana pengerjaan dilakukan berdasarkan skema KPBU. Seperti pembangunan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat.

“Jika bisa terealisasi harapannya agar sampah-sampah yang ada bisa segera hilang dan diolah menjadi tenaga listrik. Jadi nantinya, KPBU akan bekerja sama dengan pihak PLN dalam pembahasan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang dihasilkan,” lanjutnya.

Pemkot Semarang saat ini juga sudah menganggarkan tipping fee sebesar Rp 100 miliar per tahun atau sekitar Rp. 274.000 per ton pada APBD. “Ini bagian dari komitmen kami untuk segera merealisasikan PSEL di Kota Semarang,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menjelaskan penandatanganan PDF tersebut, menjadi tindak lanjut atas persetujuan prinsip Menteri Keuangan atas Proyek KPBU TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Jatibarang, atau dikenal Proyek KPBU PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) Jatibarang yang diajukan oleh Wali kota Semarang.

“Kita harapkan dengan penandatanganan PPF ini, dapat menyelaraskan dan mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas fiskal oleh Menteri Keuangan, untuk Proyek KPBU berupa dukungan kelayakan, penjaminan infrastruktur, dan penerapan skema pengembalian investasi, dalam bentuk pembayaran ketersediaan layanan, dalam satu rangkaian proses yang efektif dan efisien,” terangnya.

Tidak hanya itu, juga mampu membangun standar kajian dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyiapan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU, khususnya prastudi kelayakan dan dokumen rancangan Perjanjian KPBU.

“Harapannya, mampu menarik minat dan partisipasi badan usaha pada Proyek KPBU, dalam hal ini KPBU PSEL, serta untuk mendukung kemajuan pelaksanaan KPBU di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Lihat juga...